JAKARTA (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mematangkan rencana kerja sama dengan Malaysia melalui skema Special Border Treatment (SBT) untuk memberikan akses kerja legal, kepastian kerja dan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya masyarakat di wilayah perbatasan.

Upaya tersebut dilanjutkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, S.H., M.H., di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas pematangan rancangan perjanjian kerja sama terkait penerapan skema SBT yang nantinya menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah Malaysia.

Wabup Muzamil mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti menargetkan seluruh persiapan dan urusan internal di dalam negeri dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Selanjutnya, pada 2027, pembahasan akan difokuskan pada koordinasi dengan pihak Malaysia.

“Untuk urusan internal dalam negeri, kita targetkan dapat dituntaskan hingga akhir tahun 2026. Selanjutnya, pada 2027 kita fokuskan untuk koordinasi dan pembahasan dengan pihak Malaysia,” kata Muzamil.

Menurutnya, pematangan rancangan kerja sama ini menjadi tahapan penting agar penerapan SBT memiliki landasan yang jelas dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan, terutama warga Meranti yang selama ini bekerja di Malaysia.

Melalui skema tersebut, PMI diharapkan memperoleh akses bekerja melalui mekanisme yang legal, kepastian kerja, serta perlindungan hukum yang lebih baik sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan.

Sementara itu, dalam pembahasan bersama Herdaus, rancangan perjanjian kerja sama SBT dimatangkan sebagai dasar untuk melanjutkan proses koordinasi antarpemerintah. Tahapan ini diperlukan agar pembahasan dengan Malaysia nantinya memiliki kerangka kerja sama yang jelas.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjangkau PMI asal Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun yang selama ini memiliki keterkaitan mobilitas tenaga kerja dengan Malaysia.

Sehari sebelumnya, untuk agenda yang sama, Wabup Muzamil juga telah melakukan pertemuan dengan Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H., Tenaga Ahli di Kantor Staf Presiden.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan perlindungan PMI di wilayah perbatasan yang sebelumnya diterima Pemkab Kepulauan Meranti dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.***