Dua Proyek Satu Sekolah di Tanjungbalai, DPP GERAK Minta APH Cek Dugaan Anggaran Ganda

TANJUNGBALAI (TP) – Dua kegiatan pembangunan dengan sumber anggaran berbeda di SD Negeri 130001, Jalan Letjend. Suprapto, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPP GERAK).

Kedua proyek tersebut memiliki nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp2.141.542.288 atau sekitar Rp2,14 miliar. DPP GERAK meminta Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dan aparat penegak hukum (APH) melakukan peninjauan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut untuk memastikan tidak ada pekerjaan maupun komponen pembangunan yang dibiayai dua kali.

Pantauan dilapangan, Jumat (6/11/2026), lewat informasi papan proyek, kegiatan pertama merupakan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026. Proyek yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai itu memiliki nilai kontrak Rp737.850.000, dilaksanakan CV Rezeki Semesta Abadi dengan waktu pengerjaan 120 hari kalender.

Sementara kegiatan kedua merupakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran Rp1.403.692.288.

Pekerjaan revitalisasi tersebut meliputi rehabilitasi delapan ruang kelas, dua ruang administrasi, dan satu unit toilet. Pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pengerjaan 150 hari kalender, terhitung Agustus hingga Desember 2026.

Ketua Umum DPP GERAK, Dr. Safrin Ritonga, S.H., M.H., melalui Sekretaris Jenderal Maulidi Azizi, mengatakan, keberadaan dua kegiatan pembangunan dengan sumber anggaran berbeda di satu sekolah perlu mendapat pengawasan serius.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan masing-masing kegiatan memiliki objek pekerjaan yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pembayaran.

“Kita sangat mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, karena ada dua kegiatan dengan sumber anggaran berbeda di sekolah yang sama, perlu dipastikan seluruh pekerjaan memiliki ruang lingkup yang jelas. Jangan sampai ada pekerjaan atau komponen yang dibiayai melalui APBD sekaligus APBN,” tegas Maulidi menyampaikan pernyataan Ketua Umum DPP GERAK, Jumat.

Selaras dengan itu, ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi, tetapi juga kondisi fisik bangunan di lapangan.

Beberapa hal yang dinilai perlu ditelusuri antara lain kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis dan spesifikasi material. Selain itu, pemeriksaan juga perlu mencakup struktur bangunan, volume pekerjaan, progres fisik, serta kesesuaian pembayaran dengan hasil pekerjaan.

Dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, berita acara pembayaran dan serah terima pekerjaan juga diminta untuk diperiksa.

Menurutnya, poin penting dalam pemeriksaan tersebut adalah membandingkan seluruh item pekerjaan pada proyek pembangunan RKB yang menggunakan APBD dengan kegiatan revitalisasi yang dibiayai APBN.

Langkah itu diperlukan untuk memastikan tidak ada satu pekerjaan atau komponen bangunan yang masuk dalam dua perencanaan anggaran sekaligus.

DPP GERAK Akan Sampaikan Pengaduan ke Inspektorat dan Kejaksaan

Maulidi Azizi menyebut, DPP GERAK akan mengajukan pengaduan resmi kepada Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

Pihaknya meminta kedua instansi tersebut menindaklanjuti informasi dan dugaan yang disampaikan melalui pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

DPP GERAK juga meminta agar dokumen perencanaan, RAB, gambar teknis, spesifikasi pekerjaan, dokumen pencairan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban dapat ditelusuri secara objektif.

“Kita meminta Inspektorat dan Kejaksaan tidak hanya melihat laporan di atas kertas. Kondisi fisik bangunan juga harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen anggaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD maupun APBN harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan diperlukan agar pembangunan benar-benar sesuai spesifikasi, memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

DPP GERAK juga memastikan bahwa sorotan terhadap kedua proyek tersebut merupakan permintaan klarifikasi dan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Ada atau tidaknya penyimpangan harus dibuktikan melalui hasil pemeriksaan, dokumen pendukung dan alat bukti yang sah.

“Anggaran pendidikan harus digunakan sebagaimana mestinya. Karena itu, kami berharap Inspektorat dan Kejaksaan menindaklanjuti persoalan ini secara profesional, transparan dan objektif,” tutup Maulidi.***

Redaksi media ini juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak SD Negeri 130001 Tanjungbalai maupun Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan dan penjelasan terkait pelaksanaan kedua proyek tersebut.

Setiap informasi dan keterangan dari pihak terkait akan dimuat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang, objektif dan sesuai dengan prinsip jurnalistik.