Panglong Arang: Antara Kelestarian Alam dan Hidup Masyarakat Pesisir

Oleh: Yung Suai

​Panggung penegakan hukum di Riau kembali menyorot kawasan pesisir kita. Pada 23 September 2026, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengambil langkah berani dengan membongkar praktik perambahan mangrove dan keberadaan dapur arang (panglong) ilegal di Desa Teluk Rhu, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Tidak main-main, 140 ton arang bakau yang siap menyeberang ke Malaysia berhasil disita.

​Sebagai ikhtiar perlindungan ekologi, gebrakan kepolisian ini pantas mendapat penghormatan tinggi. Mangrove adalah sabuk pengaman terakhir pulau-pulau kita dari ancaman abrasi dan krisis iklim.

Namun, nalar kritis publik tidak boleh langsung tertidur pulas dibuai euforia penyitaan. Ada beberapa catatan esensial yang harus dikawal ketat dari peristiwa ini.

​Memburu Hiu, Teri yang Mati

Penyelundupan 140 ton arang ke negeri jiran bukanlah operasi kelas teri. Skala masif ini secara logika menuntut perputaran modal yang raksasa, jaringan logistik perkapalan yang terstruktur, dan tentu saja keberadaan aktor intelektual (cukong) bermodal tebal.

​Pertanyaan kritisnya, apakah ketajaman hukum ini kelak akan mampu menembus para cukong besar tersebut, atau hanya akan kembali menumbalkan masyarakat bawah seperti penebang kayu bakau, buruh pengangkut, pekerja tungku, dan nakhoda sampan berskala kecil?

Hukum ekologi tidak boleh mengidap penyakit lama, tajam dan garang ke bawah, namun mendadak tumpul dan penuh kompromi saat berhadapan dengan elite pemodal.

​Realitas Panglong Meranti

Gebrakan di Rupat seolah menjadi cermin pantul bagi wilayah pesisir lainnya, tak terkecuali Kabupaten Kepulauan Meranti. Meranti memiliki topografi pesisir dan tutupan mangrove yang tak kalah luas, menjadikannya arena yang sama rentannya terhadap praktik industri arang ilegal.

Sebagai daerah yang angka kemiskinannya masih bertengger di level 20,51 persen, realitas pahit ini memaksa sebagian warganya mencari jalan pintas untuk bertahan hidup.

​Di tengah sempitnya lapangan pekerjaan formal dan merosotnya kapasitas ekonomi lokal, dapur-dapur arang yang mengepulkan asap di pesisir Meranti acap kali menjelma menjadi katup pengaman ekonomi yang semu.

Mereka yang berada di tapak bawah tahu bahwa aktivitas itu melanggar hukum ekologi, namun desakan perut seringkali terdengar lebih bising daripada bunyi ancaman pasal-pasal pidana.

​Nasib Pekerja Panglong di Meranti

Jika penegakan hukum ini kelak berayun menyeberang ke pesisir Meranti, sebuah pertanyaan kemanusiaan harus segera disiapkan jawabannya oleh para pemangku kebijakan bagaimana nasib para pekerja panglong ini?

​Mereka bukanlah cukong berdasi yang menikmati margin keuntungan besar dari ekspor gelap lintas negara. Mereka hanyalah penebang kayu, kuli panggul, dan penjaga tungku yang upahnya hanya cukup untuk menanak nasi esok hari. Menutup panglong tanpa memikirkan mitigasi ekonomi sama halnya dengan menciptakan gelombang pengangguran ekstrem yang baru.

​Seperti gagasan pragmatis “200 Batang Cabai” yang pernah kita tawarkan sebelumnya, Pemerintah Daerah harus hadir menawarkan solusi substitusi yang rasional dan riil menyentuh mangkuk makan rakyat, bukan sekadar imbauan birokratis apalagi sekadar janji pelatihan formalitas.

​Kepolisian telah menjalankan tugasnya memadamkan api perusak ekologi. Kini, giliran Pemerintah Daerah yang harus membuktikan bahwa mereka mampu merawat mangrove tanpa harus membiarkan warganya mati kelaparan. Menyelamatkan alam adalah keharusan, namun membiarkan rakyat kehilangan ruang hidup tanpa solusi adalah sebuah pengkhianatan terhadap hakikat otonomi daerah itu sendiri.**