MERANTI (TP) – Fraksi PPP Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempersiapkan secara matang rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2027.
Persiapan tersebut dinilai penting agar kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan dan kondisi daerah.
Permintaan itu disampaikan juru bicara Fraksi PPP Demokrat, Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.I.P., saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).
Dyan mengatakan, BKPSDM perlu mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis yang berkaitan dengan rencana seleksi CPNS tersebut. Salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah memetakan kebutuhan formasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pemetaan formasi harus dilakukan secara cermat agar penerimaan CPNS nantinya benar-benar menjawab kebutuhan tenaga aparatur, terutama pada sektor yang masih kekurangan sumber daya manusia.
“Persiapan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan formasi sesuai kebutuhan daerah, kesiapan administrasi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Dyan.
Ia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat juga diperlukan untuk memastikan usulan kebutuhan formasi dan tahapan penerimaan CPNS dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kesiapan teknis, Fraksi PPP Demokrat meminta pemerintah daerah memastikan proses seleksi nantinya dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan seleksi.
Dyan berharap penerimaan CPNS 2027 dapat memberikan peluang yang adil bagi putra-putri terbaik daerah untuk berkompetisi dan mengisi kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Dengan demikian, seleksi dapat memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh putra-putri terbaik daerah untuk berkompetisi dan memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan,” harapnya.
Selain menyoroti persiapan penerimaan CPNS, Fraksi PPP Demokrat juga memberikan sejumlah catatan terhadap struktur RAPBD Kepulauan Meranti 2027.
Fraksi ini menilai ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Dari total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp1,065 triliun, PAD hanya ditargetkan Rp185,53 miliar atau sekitar 17,41 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.
Pemerintah daerah diminta lebih optimal menggali potensi pendapatan daerah sekaligus mengevaluasi belanja yang belum mendesak, termasuk pengadaan barang dan jasa yang tidak menjadi prioritas.
PPP Demokrat juga menyoroti alokasi belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diharapkan lebih diarahkan pada pembangunan konektivitas dan infrastruktur publik yang mendukung sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian.
Sementara belanja pegawai yang mencapai 35,78 persen perlu diimbangi dengan penataan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelayanan publik. Pemerataan pembangunan hingga desa dan kecamatan yang masih tertinggal juga diminta menjadi perhatian.
Terkait defisit RAPBD 2027 sebesar Rp2,6 miliar, Fraksi PPP Demokrat mengingatkan agar perhitungan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dilakukan secara realistis sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program maupun kewajiban pembayaran pemerintah daerah.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

