MERANTI (TP) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti meminta pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan kemiskinan. Pasalnya, angka kemiskinan di Kepulauan Meranti tercatat mencapai 20,51 persen dan masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian PKS dalam menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.
Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Pazrul Amraini, S.Pd.I., dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).
Pazrul mengatakan, tingginya angka kemiskinan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dan penggunaan anggaran. Terlebih, angka kemiskinan Meranti tersebut jauh di atas tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang tercatat sebesar 6,16 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi agar lebih efektif dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemerintah diminta mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, disertai pemberdayaan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM,” ungkap Pazrul.
Ia menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, membuka peluang kerja, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Selain persoalan kemiskinan, PKS turut menyoroti ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diminta lebih optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, retribusi, dan sumber pendapatan sah lainnya tanpa menambah beban masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pazrul mengingatkan agar pemenuhan anggaran wajib minimal 20 persen tidak hanya berorientasi pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga harus terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan.
PKS meminta anggaran pendidikan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sekolah, mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta mencegah anak putus sekolah.
Fraksi ini juga meminta pemerintah melakukan pendataan kondisi bangunan sekolah secara menyeluruh, mulai dari kategori rusak berat, rusak sedang hingga tidak layak digunakan. Hasil pendataan tersebut perlu disertai target perbaikan yang jelas pada 2027.
Sementara di sektor kesehatan, PKS meminta pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan memiliki kepastian layanan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok masyarakat rentan.
Persoalan infrastruktur jalan turut menjadi catatan Fraksi PKS. Pemerintah diminta memprioritaskan perbaikan ruas jalan rusak dan akses penghubung antardesa, terutama di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Merbau, Pulau Merbau, Rangsang Pesisir, serta wilayah lainnya.
Pazrul menilai kondisi jalan memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang baik dibutuhkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus memudahkan akses warga menuju sekolah maupun fasilitas kesehatan.
Karena itu, pemerintah diminta menyusun prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
PKS menegaskan, penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemenuhan belanja wajib tidak seharusnya hanya mengejar persyaratan administrasi atau tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus diikuti peningkatan kualitas program dan pelayanan publik.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

