BENGKALIS (TP) – Dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021–2022 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1.429.780.200 atau sekitar Rp1,42 miliar.

Dalam perkara ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial TF (55) telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/2026).

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh menjelaskan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara tersebut berasal dari sejumlah kegiatan yang diduga direkayasa, meskipun pelaksanaannya tidak pernah dilakukan.

Salah satu modus yang digunakan tersangka adalah mencairkan anggaran perjalanan dinas melalui dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Tersangka menyusun nama pegawai dan tenaga honorer, kemudian menyiapkan surat perintah tugas, SPPD, hingga kuitansi sebagai bukti pengeluaran.

Padahal, perjalanan dinas yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak pernah dilaksanakan.

“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur.

Menurutnya, pegawai dan honorer yang namanya dicantumkan dalam dokumen tersebut hanya diminta menandatangani kuitansi. Mereka kemudian menerima imbalan sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.

Untuk mendukung pencairan anggaran, tersangka juga diduga membuat stempel palsu seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Bahkan, nama tersangka sendiri tercatat dalam puluhan dokumen SPPD fiktif.

Dari total kerugian negara Rp1,42 miliar, sekitar Rp1,25 miliar berasal dari penyimpangan anggaran perjalanan dinas fiktif. Sementara sisanya berasal dari belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan, serta kegiatan bimbingan teknis yang diduga tidak pernah dilaksanakan.

Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung tersangka, hasil audit mencatat kerugian negara mencapai Rp737,6 juta.

Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 saksi dan tiga orang ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.

TF diketahui saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Dugaan penyimpangan tersebut berlangsung selama periode 2021 hingga Maret 2022.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap (P-21), penyidik Polres Bengkalis selanjutnya akan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.

AKP Arthur menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak setiap bentuk penyalahgunaan anggaran negara, termasuk yang dilakukan melalui rekayasa dokumen administrasi.

“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegasnya.***