MERANTI (TP) – Penataan kawasan Telaga Bening di Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali menjadi perhatian pemerintah daerah.

Namun, upaya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya lokasi relokasi yang layak.

Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Perkotaan Selatpanjang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti Sudandri, Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Dalam pembahasan tersebut, Telaga Bening menjadi salah satu kawasan yang diprioritaskan untuk ditata. Pemerintah daerah menilai kawasan itu perlu dibenahi agar lebih tertib, bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Camat Tebing Tinggi, Juwita Ratnasari, mengatakan kondisi Telaga Bening sudah lama dikeluhkan masyarakat. Ia mengaku menerima sejumlah laporan warga terkait kawasan yang dinilai semakin semrawut dan kurang terawat.

Menurut Juwita, penataan Telaga Bening sebelumnya juga telah mendapat perhatian pimpinan daerah. Bahkan, pada 16 Oktober lalu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti telah meminta agar pembenahan kawasan tersebut dilakukan sebelum peringatan hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menyatakan pemerintah kecamatan siap memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama sesuai arahan pimpinan daerah.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia, menyoroti persoalan kebersihan lingkungan, khususnya limbah yang dihasilkan dari aktivitas pedagang di kawasan Telaga Bening.

Menurutnya, penataan tidak cukup hanya dilakukan dengan membersihkan kawasan pada siang hari. Aktivitas perdagangan pada malam hari juga perlu diatur agar tidak menimbulkan persoalan sampah dan limbah.

Selain itu, Rawelly menyoroti keberadaan bangunan permanen yang berdiri di atas saluran drainase atau parit. Sebagian bangunan tersebut disebut dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, bahkan diduga disewakan kepada pihak lain.

Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan penertiban agar fungsi drainase sebagai fasilitas umum tidak terganggu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Meranti, Marwan, mengungkapkan bahwa penataan PKL masih terkendala keterbatasan tempat relokasi.

Pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada pedagang di kawasan Jalan Imam Bonjol agar bersedia pindah ke pasar modern. Namun, rencana pemindahan belum bisa dilaksanakan karena kondisi bangunan pasar yang belum layak digunakan.

Marwan menjelaskan, sejumlah bagian bangunan pasar mengalami kerusakan, termasuk atap yang bocor. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang belum dapat menempati fasilitas yang disediakan pemerintah.

Padahal, menurutnya, sebagian pedagang sudah menyatakan kesediaan untuk direlokasi apabila pasar modern diperbaiki dan layak digunakan.

Dengan kondisi tersebut, perbaikan pasar modern menjadi salah satu kebutuhan mendesak sebelum relokasi PKL dapat direalisasikan. Tanpa lokasi pengganti yang memadai, upaya penataan kawasan dikhawatirkan sulit berjalan sesuai harapan.

Hingga rapat koordinasi tersebut, belum ada penjelasan mengenai jadwal perbaikan pasar modern maupun kepastian waktu pemindahan pedagang. Begitu pula langkah teknis penertiban bangunan di atas drainase dan pengelolaan limbah pedagang yang masih memerlukan tindak lanjut.

Selain Telaga Bening, penataan juga menyasar kawasan Taman Cik Puan Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, serta Simpang Jalan Rintis menuju Pasar Alahair.

Rapat tersebut turut dihadiri para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Bagian Hukum Setdakab Kepulauan Meranti, serta para lurah.***