MERANTI – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total rencana belanja daerah mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026 di ruang sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar bersama pimpinan DPRD setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui hasil pembahasan secara aklamasi.

Dalam postur KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.065.413.121.980. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kontribusinya mencapai sekitar 82,6 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan PAD sekitar 17,4 persen.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan jumlah yang sama.

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.600.000.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil. Dengan skema tersebut, pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar sehingga struktur anggaran menjadi seimbang.

DPRD dan Pemkab Sepakati Arah Anggaran

Sebelum disepakati dalam rapat paripurna, rancangan KUA-PPAS 2027 terlebih dahulu dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan mencakup proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta kebutuhan pembiayaan daerah sebagai dasar penyusunan APBD 2027.

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah, S.H., M.Si., yang memimpin rapat paripurna, menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran daerah sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.

Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang tercatat hadir. Jumlah tersebut memenuhi ketentuan kuorum sehingga rapat dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan.

Setelah meminta persetujuan anggota dewan, pimpinan sidang kemudian mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Tiga Prioritas Pembangunan Meranti

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, tahapan tersebut belum menjadi akhir penyusunan anggaran karena masih harus dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

Menurut Asmar, penyusunan kebijakan anggaran telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti serta prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.

Ia menyebutkan terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada 2027, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah untuk memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara pada sektor pelayanan publik, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar menjadi perhatian. Pemerintah juga menargetkan pelayanan yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil dan antarpulau.

Adapun untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan program jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Asmar menekankan agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang direncanakan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.

OPD Diminta Segera Susun RKA

Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, Asmar meminta TAPD bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti hasil pembahasan.

Ia menginstruksikan setiap perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.

Dokumen tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 beserta Nota Keuangan.

Asmar juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan yang telah dilakukan. Menurutnya, berbagai masukan dan perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.

Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah terus menjaga koordinasi hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai.

Bupati menegaskan bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan warga Kepulauan Meranti.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan proses penyusunan APBD 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***