MERANTI (TP) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menilai alokasi belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Dalam RAPBD 2027, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp1,068 triliun.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Syaifi Hasan, A.Md., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).

Syaifi mengatakan, sebagai daerah kepulauan, Meranti masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata. Karena itu, porsi belanja modal yang berada di bawah 10 persen dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah.

“Sebagai kabupaten kepulauan yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, alokasi Belanja Modal di bawah 10 persen sangat tidak memadai,” tegasnya.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat harus disikapi dengan pengaturan belanja yang lebih tepat. Pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi belanja operasional birokrasi agar anggaran yang tersedia dapat lebih banyak diarahkan pada program prioritas masyarakat.

PAN juga meminta pemerintah tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan untuk mengurangi pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.

Dalam pandangannya, Syaifi turut menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,065 triliun, PAD hanya ditargetkan Rp185,53 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879,87 miliar atau lebih dari 82 persen dari total pendapatan.

Kondisi tersebut, menurut PAN, menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah diminta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

Terkait pembangunan infrastruktur, PAN meminta alokasi belanja infrastruktur sebesar 28,34 persen diarahkan pada kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Di antaranya pembangunan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan serta pelabuhan bongkar muat antarpulau.

Syaifi juga mendorong pemerintah daerah memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan Provinsi Riau untuk mendukung pembangunan pemecah gelombang serta pengendalian abrasi.

Di bidang pendidikan, PAN meminta alokasi anggaran sebesar 33,22 persen mampu meningkatkan pemerataan tenaga pendidik dan memperbaiki fasilitas sekolah, terutama di pulau-pulau terluar.

Selain itu, PAN menilai alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar masih terlalu kecil untuk mengantisipasi potensi bencana di Kepulauan Meranti, seperti abrasi, banjir rob, kebakaran hutan dan lahan, serta kondisi darurat lainnya.

Untuk itu, pemerintah diminta menjelaskan kesiapan penanganan bencana, termasuk mekanisme pencairan anggaran agar dapat digunakan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat.

Sementara terkait defisit RAPBD 2027 sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Syaifi mengingatkan agar perhitungannya dilakukan secara realistis.

Menurutnya, perencanaan pembiayaan yang tepat diperlukan agar pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.***