MERANTI (TP) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengkritik keterlambatan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD.

Keterlambatan tersebut dinilai mengurangi waktu pembahasan sehingga berpotensi menghambat proses kajian terhadap program dan alokasi anggaran daerah.

Kritik tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Mulyono, S.E., M.I.Kom., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).

Mulyono menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang menjadi acuan dalam pandangan fraksi, RAPBD seharusnya disampaikan kepada DPRD pada pekan kedua atau ketiga September. Namun, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti baru menyampaikannya pada pekan kedua November 2026.

Dengan demikian, penyampaian rancangan anggaran tersebut mengalami keterlambatan sekitar dua bulan dari jadwal yang seharusnya.

Menurut Gerindra, ketepatan waktu penyampaian RAPBD penting agar DPRD memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari, mengevaluasi, dan membahas setiap rencana program maupun alokasi belanja secara mendalam.

Fraksi ini berharap keterlambatan tersebut tidak terulang pada penyusunan anggaran tahun berikutnya karena dapat memengaruhi kualitas pembahasan dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain persoalan jadwal, Gerindra juga menyoroti arah kebijakan anggaran 2027 yang mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”.

Mulyono menegaskan, tema tersebut harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat ketahanan pangan.

“Setiap rupiah anggaran dikaitkan langsung dengan hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Mulyono.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu menerapkan penganggaran berbasis hasil atau outcome-oriented budgeting. Artinya, setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki sasaran dan manfaat yang jelas, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan.

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Gerindra juga mencermati penurunan total APBD sekitar Rp68 miliar atau 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah diminta lebih selektif menentukan program dan kegiatan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efektif.

Mulyono mengingatkan, perencanaan belanja harus dilakukan secara cermat untuk menghindari munculnya kewajiban pembayaran yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran atau tunda bayar.

Di sisi pendapatan, Gerindra meminta pemerintah terus memperjuangkan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pandangannya, Gerindra menyebut kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 9,5 persen. Angka tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan fraksi dan berbeda dari rasio berdasarkan target PAD dalam RAPBD 2027.

Fraksi Gerindra juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji sekitar 2.900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp110 miliar.

Mulyono mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan transfer daerah, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, pemerintah daerah tetap diminta memperjuangkan dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terganggu.

Selain itu, Gerindra meminta pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya di RSUD dan Puskesmas, dilakukan lebih ketat.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD harus dilakukan secara sistematis dan seimbang. Pengeluaran operasional, termasuk remunerasi, juga diminta tidak melampaui belanja modal agar pengelolaan keuangan tetap sehat dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan.***