MERANTI (TP) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp185,53 miliar. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer yang diperkirakan mencapai Rp879,87 miliar.
Komposisi tersebut terlihat dalam proyeksi struktur APBD murni 2027 yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD melalui penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Senin (16/11/2026).
Berdasarkan pemaparan Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., total pendapatan daerah dalam proyeksi APBD 2027 ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun.
Dari jumlah tersebut, PAD menyumbang Rp185.536.761.562, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp879.876.360.418.
Dengan komposisi itu, pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan daerah, dengan porsi sekitar 82,6 persen dari total pendapatan. Sementara kontribusi PAD berada di kisaran 17,4 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2027 masih sangat ditopang oleh pendapatan transfer.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp2,6 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama. Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nihil sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, mengatakan kebijakan anggaran 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.
Menurut Asmar, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan komoditas unggulan daerah sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Penguatan jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Asmar menegaskan, pelaksanaan seluruh program prioritas harus memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti hasil kesepakatan KUA-PPAS dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Penyusunan anggaran tersebut harus berpedoman pada pagu dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama DPRD.
Kesepakatan KUA-PPAS ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.
Meski demikian, angka pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut masih berupa proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS. Seluruhnya masih akan melalui tahapan penyusunan dan pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD 2027.
Besarnya porsi pendapatan transfer dibandingkan PAD menjadi salah satu gambaran kondisi kapasitas fiskal Kepulauan Meranti dalam membiayai pembangunan daerah pada tahun mendatang.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

