SURABAYA (TP) – Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat Usman Kansong menilai pemberitaan media turut berkontribusi dalam membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap industri kelapa sawit. Karena itu, jurnalis diminta lebih kritis dalam menerima informasi, disiplin melakukan verifikasi dan mengedepankan prinsip keberimbangan.
Hal tersebut disampaikan Usman dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026). Ia mengingatkan media agar tidak langsung menerima klaim yang menyudutkan industri sawit, terutama terkait isu lingkungan, tanpa melakukan pemeriksaan fakta dan meminta penjelasan dari pihak terkait.
Menurut Usman, media harus menjadi ruang publik yang menyajikan informasi secara berimbang, bukan sekadar meneruskan klaim dari satu pihak. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap informasi atau siaran pers dari industri sawit. Klaim positif mengenai sawit tetap harus diuji dan diverifikasi.
Ia menilai praktik pemberitaan yang hanya mengandalkan satu sumber dapat membentuk persepsi publik yang keliru. Kondisi tersebut semakin berisiko di era post-truth, ketika opini dan informasi yang belum teruji kebenarannya dapat lebih mudah memengaruhi masyarakat.
Usman merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan bahwa media turut memperkuat persepsi negatif terhadap sawit. Ia mengakui masih ditemukan pemberitaan yang menggunakan sumber tidak bertanggung jawab tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak industri.
Tekanan kecepatan dalam media daring juga menjadi salah satu persoalan. Dalam upaya mengejar kecepatan publikasi, proses konfirmasi terkadang tertunda, sementara informasi negatif sudah lebih dahulu menyebar. Karena itu, Usman meminta jurnalis lebih cermat dalam menentukan judul dan membangun framing berita.
“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujar Usman saat menjelaskan kontribusi media terhadap persepsi negatif industri sawit.
Ia juga menegaskan bahwa kesalahan pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme koreksi dan hak jawab, bukan dengan menghapus berita. Menurutnya, kode etik jurnalistik membolehkan media melakukan koreksi, tetapi tidak membenarkan praktik takedown berita sebagai jalan keluar.
Dalam workshop tersebut, Usman turut menyinggung berbagai tuduhan terhadap industri sawit, mulai dari penggunaan air, kerusakan lingkungan, hingga persoalan monokultur. Menurutnya, setiap klaim harus diuji menggunakan data dan penelitian ilmiah agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara, Dr. Nuzul Hijri Darlan, dalam kesempatan yang sama memaparkan sejumlah data mengenai produktivitas minyak nabati.
Ia menyebut kelapa sawit mampu menghasilkan sekitar 3,6–4 ton minyak per hektare per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rapeseed yang menghasilkan 0,6–0,8 ton, kedelai 0,4–0,6 ton, serta bunga matahari 0,4–0,5 ton per hektare per tahun.
Nuzul juga menjelaskan bahwa kondisi iklim Indonesia mendukung pengembangan kelapa sawit. Faktor tersebut meliputi penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, serta suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius.
Menurutnya, kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Dr. Bandung Sahari menyampaikan bahwa sawit memasok sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati dunia dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman minyak nabati.
Namun, meningkatnya kebutuhan minyak nabati dunia menjadi tantangan bagi industri sawit. Bandung memproyeksikan Indonesia berpotensi mengalami defisit pasokan sawit hingga 27 juta ton pada 2050 jika produksi bertahan pada level 2025.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, produktivitas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) perlu ditingkatkan dari sekitar 3,3 ton menjadi 5 ton per hektare per tahun tanpa harus bergantung pada ekspansi lahan.
Bandung menegaskan peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip keberlanjutan. Ia menyebut 587 dari total 1.211 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional berasal dari anggota GAPKI.
Ia juga menyatakan GAPKI terbuka memberikan data dan informasi kepada media, termasuk mengundang jurnalis untuk melihat langsung praktik pengelolaan perkebunan sawit.
Menutup pemaparannya, Usman mendorong industri sawit membangun komunikasi yang lebih terbuka dan terencana dengan media. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, hingga manajemen reputasi.
Ia juga meminta perusahaan perkebunan memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk melakukan verifikasi dan menyediakan akses informasi yang dibutuhkan. Jika terdapat pemberitaan yang diduga melanggar kode etik jurnalistik, industri diminta menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers, bukan langsung melaporkannya ke kepolisian.
Menurut Usman, komunikasi yang terbuka, pemberitaan berimbang, dan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman publik mengenai industri kelapa sawit.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

