MERANTI (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,068 triliun. Di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam mengatur belanja agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Dalam RAPBD tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.068.013.121.980. Dengan komposisi itu, terdapat defisit sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Rancangan anggaran tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (18/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Asmar menjelaskan bahwa penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan anggaran tahun 2027. Kondisi tersebut berdampak terhadap ruang fiskal daerah sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan terukur.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengutamakan kebutuhan yang mendesak, memenuhi kewajiban pemerintahan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak, kewajiban pemerintah daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta program yang memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” kata Asmar.
Ia menegaskan, APBD tidak hanya menjadi dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, tetapi juga instrumen kebijakan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pendapatan Masih Didominasi Transfer Pusat
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,065 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,53 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,87 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini menjadi tantangan ketika terjadi penyesuaian alokasi TKD yang berdampak pada kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan.
Asmar menyebut, pemerintah daerah perlu menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Optimalisasi PAD juga menjadi perhatian untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Ia meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menentukan kegiatan, terutama dengan mengutamakan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Belanja Pegawai Capai 35,78 Persen
Dari sisi pengeluaran, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp874.783.768.550, belanja modal Rp92.921.571.514, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp99.307.781.916.
Dalam komposisi sementara, alokasi pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, dan urusan pengawasan sebesar 0,27 persen.
Asmar menjelaskan, alokasi tersebut masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Karena itu, kualitas anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi atau terpenuhinya persentase tertentu, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menjaga efektivitas belanja, pemerintah daerah akan mengendalikan kegiatan yang dinilai kurang mendesak, termasuk pengadaan barang dan jasa yang belum memberikan nilai tambah serta belanja operasional yang masih bisa dihemat.
Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta memastikan setiap program memiliki keluaran yang jelas, indikator kinerja terukur, jadwal pelaksanaan realistis, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Tetap Diprioritaskan
Keterbatasan ruang fiskal tidak membuat pemerintah daerah mengesampingkan kebutuhan pembangunan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, dan pemenuhan kewajiban pemerintahan tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2027.
Khusus sektor infrastruktur, kebutuhan pembangunan menjadi perhatian karena Kepulauan Meranti memiliki kondisi geografis berupa wilayah kepulauan. Konektivitas antarwilayah dan pemerataan sarana prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Asmar mengatakan, arah pembangunan 2027 mengusung tema “Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.”
Tema tersebut, jelasnya, diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan konektivitas dan produktivitas sektor unggulan, sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan juga menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
DPRD Lanjutkan Pembahasan RAPBD 2027
Dari perbandingan pendapatan dan belanja, RAPBD 2027 mengalami defisit Rp2,6 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam jumlah yang sama untuk menutup defisit tersebut.
Asmar berharap pembahasan RAPBD bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga rancangan anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD untuk menyempurnakan rancangan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menyampaikan bahwa setelah mendengarkan penyampaian nota keuangan oleh kepala daerah, DPRD akan menerima dokumen RAPBD beserta lampirannya untuk dipelajari.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi seluruh fraksi dalam menyusun pandangan umum yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menyepakati anggaran yang lebih efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
Asmar berharap keterbatasan fiskal dapat dihadapi melalui penguatan disiplin anggaran, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program.
Menurutnya, keberhasilan APBD bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapannya, tetapi dari hasil pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

