Bupati Kampar Minta Kebutuhan Sekolah di Bangkinang Didata

KAMPAR (TP) – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kampar menginventarisasi dan mengkaji kebutuhan sarana dan prasarana sejumlah sekolah di Bangkinang Kota.

Pendataan tersebut diperlukan agar perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan serta tingkat urgensi di lapangan.

Instruksi itu disampaikan Ahmad Yuzar saat meninjau sejumlah sekolah di Bangkinang Kota, Rabu (11/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., dan Plt. Kepala Dispora Kampar Helmi, SH., MH.

Sekolah yang dikunjungi diantaranya UPTD SDN 017 Langgini serta SD Komplek Bangkinang Kota yang terdiri dari SDN 006, SDN 001 dan SDN 004.

Dalam peninjauan itu, Ahmad Yuzar berdialog dengan kepala sekolah, guru dan murid untuk mengetahui kondisi fasilitas pendidikan, jumlah peserta didik, serta kebutuhan masing-masing sekolah. Ia juga mendengarkan langsung masukan pihak sekolah terkait pembangunan dan perbaikan sarana prasarana yang diperlukan.

Ahmad Yuzar mengatakan, pemerintah daerah perlu mengetahui kondisi sekolah secara langsung sebelum menentukan kebijakan pembangunan pendidikan. Dengan demikian, program yang disusun dapat menjawab persoalan dan kebutuhan nyata di setiap satuan pendidikan.

Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar, tetapi juga ketersediaan fasilitas yang layak. “Karena memang, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menjadi salah satu faktor pendukung kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, ia meminta Plt. Kepala Dispora Kampar Helmi beserta jajarannya melakukan pendataan dan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan sekolah yang telah disampaikan.

Ia menegaskan, seluruh usulan harus diverifikasi berdasarkan kondisi riil di lapangan, tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan.***