JAKARTA (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun menargetkan pembahasan skema Special Border Treatment (SBT) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Pemerintah Malaysia dapat dilakukan pada 2027.

Skema tersebut diperjuangkan untuk memberikan kemudahan akses kerja bagi masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus memastikan legalitas, keamanan dan perlindungan PMI yang bekerja di Malaysia.

Langkah menuju pembahasan bilateral itu semakin terbuka setelah kedua pemerintah daerah menerima rekomendasi kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rekomendasi tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026. Dalam kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar hadir bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin, serta Bupati Karimun Iskandarsyah.

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil perjuangan dan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir.

Menurutnya, rekomendasi ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan kebijakan khusus bagi PMI dari kedua daerah yang memiliki kedekatan geografis dengan Malaysia.

“Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia,” ujar Asmar.

Ia menjelaskan, setelah rekomendasi diterima, pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia. Tahapan ini diperlukan sebelum usulan SBT dibicarakan secara resmi dengan Pemerintah Malaysia.

Untuk mempersiapkan proses tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan, kedua daerah berharap koordinasi di tingkat pemerintah Indonesia dapat diselesaikan sepanjang 2026. Dengan demikian, pembahasan bilateral dengan Malaysia diharapkan bisa dimulai pada 2027.

“Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia,” jelas Muzamil.

Muzamil menjelaskan, usulan SBT berangkat dari kondisi geografis Meranti dan Karimun yang berbatasan serta memiliki akses relatif dekat dengan Malaysia. Kedekatan tersebut membuat Malaysia menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan.

Namun, selama ini PMI dari kedua daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik terkait waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses maupun aspek perlindungan dan keamanan.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya mampu menampung kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan khusus yang dapat memperluas kesempatan kerja tanpa mengabaikan aturan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran.

“Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata.

Ia mengingatkan, setiap rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memiliki langkah tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, usulan SBT bagi PMI asal Kepulauan Meranti dan Karimun kini memasuki tahap persiapan pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah Indonesia.***