LABUHANBATU UTARA (TP) – Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Labuhanbatu melakukan pendampingan pengurusan sertifikat tanah wakaf milik Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Pendampingan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut surat kuasa Nomor 72/PC-AW/KH/XI/2026 yang diberikan kepada DPC PJS Labuhanbatu untuk membantu proses administrasi serta melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Ketua DPC PJS Labuhanbatu, Muhammad Nuh Nasution, bersama sejumlah pengurus mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu, Rabu (18/11/2026). Rombongan diterima langsung Kepala BPN Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., bersama jajaran di aula kantor tersebut.

Dalam pertemuan itu, Khalid menyampaikan apresiasi atas kepedulian DPC PJS Labuhanbatu yang turut membantu pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian dari program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat legalisasi aset wakaf di Indonesia.

Sertifikat tanah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset keagamaan. Selain melindungi status kepemilikan dan peruntukannya, dokumen tersebut juga dapat mencegah potensi sengketa maupun penyalahgunaan tanah wakaf.

Muhammad Nuh Nasution mengatakan, keterlibatan PJS dalam proses tersebut merupakan bentuk pendampingan sesuai amanah yang diberikan pihak Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Kualuh Hilir.

Ia menegaskan, PJS tidak mengambil alih kewenangan instansi pertanahan, melainkan membantu menjembatani komunikasi dan mendampingi proses pengurusan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menerima surat kuasa untuk melakukan pendampingan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Karena itu, kami berupaya membantu agar proses administrasi pengurusan sertifikat tanah wakaf ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Nuh.

Ia menambahkan, organisasi pers juga memiliki tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Selain menjalankan fungsi jurnalistik dan mengawal informasi publik, insan pers diharapkan memiliki kepedulian terhadap persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Untuk memastikan pendampingan berjalan berkelanjutan, Nuh telah menginstruksikan Divisi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Hermanto, agar mengawal proses administrasi hingga tahapan penerbitan sertifikat tanah wakaf selesai.

“Kami berharap pengurusan sertifikat ini berjalan lancar sehingga tanah wakaf memiliki kepastian hukum. Ini merupakan aset umat yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap digunakan sesuai peruntukannya,” katanya.***