PEKANBARU (TP) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan praktik produksi dan peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sebanyak 9,7 ton pupuk yang diduga merupakan hasil pencampuran dua merek pupuk berbeda.

Seorang pria berinisial JN (40) diamankan karena diduga terlibat dalam produksi dan pengemasan ulang pupuk tersebut. Aktivitas itu ditemukan di sebuah gudang yang disewa tersangka di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Rokan Hulu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditreskrimsus melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Tandun.

Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram.

Penyelidikan kemudian berlanjut ke sebuah gudang yang disewa JN. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan total 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka diduga mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas kembali dan dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.

“Dari hasil penyelidikan, kami menemukan adanya aktivitas pencampuran dan pengemasan ulang pupuk yang diduga tidak sesuai dengan identitas produk aslinya,” jelas Ade.

Ia menerangkan, pupuk dari dua merek tersebut dicampur sebelum dikemas kembali untuk dipasarkan. Praktik ini diduga dilakukan agar produk hasil campuran terlihat seperti pupuk dengan merek tertentu.

Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026. Pupuk hasil campuran dijual dengan harga Rp160 ribu per karung berisi 50 kilogram. Dari setiap karung yang terjual, tersangka diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu.

Ade menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat, terutama petani, dari praktik perdagangan pupuk yang dapat merugikan konsumen.

Menurutnya, peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan identitas dan kualitas produk dapat merugikan masyarakat. Karena itu, kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap praktik kecurangan di sektor pertanian.

Atas perbuatannya, JN disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik.

Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Polda Riau mengimbau petani dan masyarakat agar lebih teliti saat membeli pupuk dengan memeriksa merek, kemasan, legalitas, serta kualitas produk. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi peredaran pupuk palsu.***