MERANTI (TP) – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mencermati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Ke-8, Rabu (18/11/2026) malam.

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting bagi DPRD untuk memastikan rencana pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai kemampuan keuangan serta mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan penyampaian Nota Keuangan merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Menurutnya, dokumen RAPBD yang telah disampaikan pemerintah daerah harus dipelajari dan dicermati oleh seluruh anggota dewan sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD memiliki kesempatan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, serta masukan terhadap program dan alokasi anggaran yang direncanakan pemerintah daerah.

Khalid Ali menegaskan, setiap tahapan pembahasan harus dijalankan sesuai mekanisme persidangan agar rancangan anggaran yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh fraksi memberikan perhatian terhadap substansi RAPBD, sehingga berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dapat dikaji secara menyeluruh.

Dalam penyampaian Nota Keuangan, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar turut menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara selektif di tengah berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan program prioritas. Anggaran diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar, kewajiban pemerintahan, serta kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik dan pemenuhan belanja pegawai sesuai ketentuan.

Kondisi kemampuan fiskal tersebut juga menjadi hal yang perlu dicermati DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027. Penentuan prioritas belanja harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, keberlanjutan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah.

Sesuai Nota Keuangan yang disampaikan Bupati, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,065 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,068 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Khalid Ali berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dapat berjalan konstruktif. DPRD, kata dia, akan menjalankan tahapan pembahasan melalui pandangan umum fraksi sebelum dilanjutkan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia memastikan RAPBD 2027 tidak hanya memenuhi ketentuan penganggaran, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.***