MERANTI (TP) – Bupati Kepulauan Meranti H Asmar, meminta pemerintah pusat meninjau ulang status kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Persoalan tersebut dinilai menjadi salah satu penghambat pembangunan daerah, investasi, serta pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Asmar menyebut sekitar 95 persen wilayah Kepulauan Meranti saat ini masuk dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah maupun masyarakat menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan lahan, meskipun sebagian di antaranya telah memiliki sertifikat tanah.

“Di Meranti ini 95 persen kawasan hutan. Ini yang menjadi persoalan kita. Masyarakat memiliki sertifikat, tetapi ada yang tidak bisa digunakan untuk keperluan perbankan karena status lahannya masih kawasan hutan,” kata Asmar, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, persoalan status kawasan hutan sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan. Ia berharap ada langkah konkret untuk meninjau kembali status lahan di Kepulauan Meranti melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asmar mengatakan, pemerintah daerah berharap setidaknya 50 persen wilayah yang saat ini berstatus kawasan hutan dapat ditinjau dan dikeluarkan dari status tersebut apabila memenuhi persyaratan.

“Kalau 50 persen saja bisa terbebas dari kawasan hutan, itu sudah sangat kita syukuri. Ini yang kami harapkan, bagaimana Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan kepastian terhadap status tanahnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketidakjelasan status kawasan hutan tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam mengurus legalitas tanah, tetapi juga menghambat pemerintah daerah membangun fasilitas umum dan infrastruktur.

Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan gudang Bulog di Kepulauan Meranti yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, proses pengurusan sertifikat tanah untuk kebutuhan pembangunan tersebut telah mendapat bantuan dari Kantor Pertanahan.

Namun, status lahan yang masih masuk kawasan hutan menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan.

“Kenapa di sini kami susah untuk membangun? Ini karena tanahnya masih kawasan hutan. Kita mau membangun, tetapi terkendala status lahan,” ungkapnya.

Persoalan serupa juga berdampak terhadap pengembangan sektor perikanan. Asmar mencontohkan rencana pembangunan tambak ikan di Pulau Merbau dengan luas sekitar 4.015 hektare. Dari total luasan tersebut, baru sekitar 250 hektare yang berhasil direalisasikan.

Menurutnya, masih terdapat ribuan hektare lahan yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat sejumlah kendala, termasuk status kawasan hutan.

Jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, pengembangan tambak ikan diharapkan mampu menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain pembangunan dan investasi, Asmar juga menyoroti kaitan persoalan kawasan hutan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengatakan, setiap tahun pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD dan unsur terkait harus melakukan penanganan kebakaran di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti.

Ia berharap kejelasan status dan pengelolaan kawasan dapat mendukung pengawasan serta meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut, Asmar meminta koordinasi antara Pemkab Kepulauan Meranti, Kantor Pertanahan dan kementerian terkait terus diperkuat. Menurutnya, diperlukan langkah bersama agar persoalan status lahan tidak terus menjadi penghambat pembangunan daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med., menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan agraria, tata ruang dan pertanahan.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, dukungan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, pendataan tanah ulayat hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Andrias juga menyampaikan bahwa pada 2026 Kantor Pertanahan menargetkan sertifikasi 12 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga 19 November 2026, sebanyak empat sertifikat telah selesai diproses dan delapan lainnya ditargetkan rampung pada pertengahan Desember.

Menurut Andrias, penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan koordinasi dan integrasi antarlembaga agar kepastian hukum atas tanah dapat diwujudkan serta mendukung pelaksanaan pembangunan.***