PEKANBARU (TP) – Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Riau mengingatkan seluruh wartawan, khususnya anggota PWI, agar tidak menyalahgunakan profesi untuk menekan, mengintimidasi, apalagi melakukan pemerasan terhadap pejabat maupun masyarakat.

Ketua DK PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp, mengatakan, belakangan ini pihaknya menerima banyak laporan dan keluhan terkait ulah oknum yang mengaku sebagai wartawan, tetapi justru mendatangi pejabat dengan mengangkat persoalan atau kasus tertentu untuk kemudian dijadikan bahan ancaman.

Menurut Zufra, oknum tersebut biasanya mempertanyakan persoalan yang dianggap memiliki kelemahan, kemudian melakukan negosiasi hingga mengancam akan melaporkannya kepada polisi atau kejaksaan jika keinginannya tidak dipenuhi.

Bahkan, dalam sejumlah laporan yang diterima DK PWI Riau, ada oknum yang turut menggunakan media sosial dan mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menekan pihak tertentu.

“Biasanya menggunakan media sosial dan mengaku-ngaku LSM juga. Tugas wartawan itu mengonfirmasi dengan baik-baik. Wartawan bukan penyelidik atau penyidik. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, beritakan. Tugas wartawan memberitakan, bukan mengancam-ngancam. Itu sudah masuk kriminal,” tegas Zufra.

Ia mengungkapkan, keluhan mengenai perilaku oknum tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari kepala sekolah, pejabat, kepala dinas hingga kepala desa.

Persoalan yang dipertanyakan oknum tersebut umumnya berkaitan dengan kasus atau kelemahan dalam pekerjaan maupun kebijakan yang dijalankan. Namun, pendekatan yang dilakukan dinilai lebih menyerupai tindakan aparat penegak hukum daripada kerja jurnalistik.

Zufra menegaskan, perilaku semacam itu merusak nama baik profesi wartawan dan mencederai kemerdekaan pers. Karena itu, ia meminta anggota PWI Riau tidak meniru atau terpengaruh praktik tersebut.

Ia juga mengingatkan seluruh wartawan agar tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan PWI dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, setiap wartawan harus memahami tujuan di balik berita yang dibuat. Apakah untuk menyampaikan informasi, melakukan koreksi, menjalankan fungsi kontrol sosial, atau justru memiliki kepentingan untuk menjatuhkan nama baik seseorang.

“Intinya, pegang dada dan tanya hati kecil. Apa niat kita membuat berita? Apakah untuk menginformasikan peristiwa, melakukan koreksi, kontrol sosial, atau ingin menjatuhkan nama baik seseorang? Kejujuran bagi wartawan berada di atas segala-galanya,” jelas mantan Ketua Komisi Informasi Riau dua periode tersebut.

Selain mengingatkan insan pers, Zufra juga berharap Kapolda Riau dan Kajati Riau yang relatif masih baru dapat membangun komunikasi langsung dengan jajaran pendidikan, kepala dinas, camat hingga kepala desa.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk mendengarkan berbagai keluhan terkait perilaku oknum yang mengatasnamakan wartawan dan meresahkan para pejabat maupun masyarakat.

Ia menilai, komunikasi antara aparat penegak hukum dan jajaran pemerintahan diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat, sekaligus menjaga agar kemerdekaan pers tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.***