MERANTI (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempersiapkan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dijadwalkan diresmikan pada 4 Desember 2026.
Sejumlah fasilitas gedung dan sarana pendukung masih disempurnakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/11/2026). Rapat tersebut mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dan dihadiri Kepala DPMPTSP Susanti, S.H., M.Si., serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang akan bergabung dalam MPP.
Dalam rapat itu disampaikan bahwa jadwal peresmian MPP mengalami perubahan dari sebelumnya 24 November menjadi 4 Desember 2026. Peresmian akan dilaksanakan secara virtual berdasarkan informasi dari kementerian.
Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, mengatakan persiapan administrasi pembentukan MPP pada prinsipnya telah lengkap. Namun, masih ada beberapa bagian gedung dan fasilitas pendukung yang perlu diselesaikan sebelum pelayanan dijalankan.
Menurutnya, perubahan jadwal peresmian memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan persiapan, terutama kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana.
“Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan,” jelas Susanti.
Ia menambahkan, pada 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti akan mengikuti peresmian di Jakarta bersama pihak kementerian. Sementara di daerah, kegiatan tersebut akan diikuti Sekda bersama instansi yang tergabung dalam MPP.
Adapun syukuran dan peresmian secara langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menegaskan bahwa pembentukan MPP harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan hanya mengejar pelaksanaan peresmian.
Ia meminta seluruh instansi yang akan bergabung memastikan kesiapan layanan masing-masing, mulai dari jenis layanan yang tersedia, jumlah petugas, jadwal pelayanan hingga mekanisme penunjukan petugas pengganti apabila petugas utama berhalangan hadir.
Menurut Sudandri, kesiapan sumber daya manusia harus didukung fasilitas yang memadai. Beberapa kebutuhan yang harus dipastikan antara lain loket pelayanan, komputer, jaringan internet, sistem antrean dan informasi layanan yang mudah dipahami masyarakat.
“Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan,” tegasnya.
Selain fasilitas, Sudandri juga meminta setiap instansi menetapkan standar pelayanan secara jelas. Hal tersebut meliputi persyaratan administrasi, prosedur, waktu penyelesaian, biaya serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Ia menilai kepastian standar pelayanan penting agar masyarakat mengetahui persyaratan dan tahapan yang harus dilalui ketika mengurus berbagai keperluan di MPP.
Sudandri juga meminta DPMPTSP dan seluruh instansi terkait melaporkan perkembangan persiapan, termasuk fasilitas yang sudah tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, jumlah petugas, jenis layanan serta kendala yang masih dihadapi.
Untuk memastikan seluruh komponen siap, pemerintah daerah juga mendorong pelaksanaan simulasi pelayanan sebelum MPP dioperasikan. Simulasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan petugas, sistem pelayanan, fasilitas dan koordinasi antarinstansi.
Sudandri mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak cukup diukur dari terlaksananya peresmian. Hal terpenting adalah keberlanjutan pelayanan setelah pusat layanan terpadu tersebut mulai beroperasi.
“MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

