MERANTI (TP) – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti meminta tarif tiket kapal Dumai Line dan Batam Jet tetap dipertahankan seperti harga yang berlaku saat ini. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan pelayaran, Kamis (19/11/2026), menyusul adanya usulan penyesuaian tarif tiket angkutan laut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kepulauan Meranti itu dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi II DPRD, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, KSOP Kelas IV Selatpanjang, serta perwakilan manajemen Dumai Line dan Batam Jet.
Dalam pembahasan, Khalid Ali meminta perusahaan menjelaskan alasan pengajuan kenaikan tarif, termasuk perhitungan biaya operasional dan jumlah penumpang. Ia menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat Meranti harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan kenaikan tarif diberlakukan.
“Kami meminta pihak pengusaha kapal untuk memikirkan kondisi ekonomi masyarakat Meranti yang saat ini sedang sulit,” ujar Khalid.
Menurutnya, perusahaan perlu mencari alternatif untuk menekan biaya operasional tanpa harus membebankan tambahan biaya kepada penumpang. Salah satu opsi yang disampaikan adalah kerja sama operasional melalui sistem pelayaran bergilir antara kedua perusahaan.
Namun, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa skema tersebut belum tentu dapat menyelesaikan persoalan biaya operasional. Mereka menjelaskan, terdapat ketimpangan antara biaya operasional kapal dan jumlah penumpang yang dilayani.
Beban operasional juga meningkat pada periode tertentu, terutama menjelang Imlek dan Lebaran. Pada masa tersebut, perusahaan harus menambah armada dan meningkatkan biaya perawatan kapal untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
Selain persoalan tarif, anggota DPRD Mulyono, SE, M.Kom, menyoroti keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional perusahaan pelayaran. Ia meminta Dumai Line dan Batam Jet memberikan kesempatan lebih luas kepada putra-putri daerah untuk bekerja di perusahaan tersebut.
Menurut Mulyono, perusahaan yang menjalankan aktivitas pelayaran dan bersandar di wilayah Kepulauan Meranti diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Ardiansyah, SH, M.Si, mempertanyakan alasan penyesuaian tarif yang diajukan dengan memulai dari rute Kepulauan Meranti. Ia meminta perusahaan membandingkan tarif dan kondisi operasional pada rute lain, seperti Tanjung Pinang, Batam, dan Tanjung Balai Karimun sebelum mengambil keputusan.
Anggota DPRD lainnya, Drs. Jani Pasaribu, MM, dan Sopandi, S.Sos, mengingatkan bahwa kenaikan tarif pada rute Selatpanjang-Batam berpotensi berdampak terhadap biaya transportasi lainnya.
Mereka meminta agar rencana penyesuaian tarif dikaji secara menyeluruh, termasuk kemungkinan pengaruhnya terhadap biaya perjalanan menuju Pekanbaru dan tarif jasa penyeberangan kempang.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti dalam kesempatan tersebut meminta pemerintah daerah dan perusahaan memahami kepentingan masing-masing. Menurutnya, solusi yang diambil harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sekaligus keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.
KSOP Kelas IV Selatpanjang juga mendukung upaya penyelesaian melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan operator kapal. Selanjutnya, persoalan usulan penyesuaian tarif tersebut direncanakan dibahas pada tingkat Pemerintah Provinsi Riau.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

