Putusan MK Dinilai Perjelas Status IKN dan Jakarta

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai memberikan penegasan mengenai status IKN Nusantara dan posisi Jakarta dalam tata kelola pemerintahan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan aktivis sekaligus dokter, Zulkifli S Ekomei, dalam podcast Madilog yang dipandu Jurnalis Senior Margie Syarif dan tayang pada Sabtu malam (16/5/2026).

Menurut sosok yang akrab disapa Dokter Zul itu, putusan MK setidaknya memperlihatkan bahwa perpindahan ibu kota negara masih membutuhkan langkah konstitusional lanjutan dari pemerintah, terutama melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Ya karena belum ada Keputusan Presiden tentang ibu kota yang baru. Buat saya ini menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum negara,” ujar Dokter Zul.

Ia menilai, meskipun Undang-Undang IKN telah mengatur pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, pelaksanaan administrasi dan penetapan resmi tetap memerlukan keputusan presiden agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat status Jakarta dan IKN masih menjadi perdebatan publik, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan dan tata kelola wilayah.

“Makanya sekarang tidak ada lagi istilah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang ada Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Tapi di sisi lain belum ada keputusan resmi tentang perpindahan ibu kota,” katanya.

Soroti Kepastian Hukum

Dokter Zul menegaskan bahwa kepastian hukum mengenai status ibu kota sangat penting karena berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan, investasi, hingga arah pembangunan nasional.

Ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya ketidakjelasan dalam persoalan fundamental seperti ibu kota negara.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang tegas agar masyarakat memahami posisi Jakarta setelah UU IKN diberlakukan.

“Kalau status ibu kota belum ditegaskan secara penuh, maka ini bisa menimbulkan kebingungan dalam banyak aspek, termasuk tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Kritik Pembangunan Jakarta

Dalam podcast tersebut, Dokter Zul juga menyoroti pembangunan di Jakarta yang dinilai terus berjalan masif, termasuk di kawasan pesisir dan reklamasi.

Ia mempertanyakan arah pembangunan tersebut di tengah wacana perpindahan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.

“Saya melihat pembangunan terus berjalan. Reklamasi juga terus berkembang. Ini tentu menimbulkan pertanyaan di masyarakat sebenarnya arah Jakarta ke depan seperti apa,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu membuka secara transparan konsep pengembangan Jakarta pasca tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Tempuh Jalur Konstitusional

Dokter Zul mengungkapkan dirinya memilih menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya memperoleh kepastian konstitusional terkait status ibu kota negara.

Ia mengaku menggugat UU IKN secara mandiri dengan bantuan tim kuasa hukum yang dipimpin Hadi Purnomo.

“Saya ini dokter, bukan ahli hukum. Karena itu saya dibantu oleh pengacara dan tim yang mengkaji aturan-aturan terkait,” katanya.

Meski gugatan yang diajukan akhirnya ditolak MK, Dokter Zul menilai proses tersebut tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan strategis negara.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian lebih lanjut terkait tahapan resmi perpindahan ibu kota agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.***