PWI Laporkan Hotman Paris atas Dugaan Penghinaan Wartawan

JAKARTA (TP) – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi melaporkan advokat Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan.

Upaya hukum itu ditempuh, sebagai bentuk komitmen PWI dalam melindungi kehormatan dan martabat insan pers.

Laporan disampaikan pada Senin (20/7/2026) malam oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu.

Ia didampingi sejumlah pengurus PWI Pusat, PWI Jaya, serta wartawan yang bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya. Laporan telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dan teregistrasi dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat berada di Kejaksaan Agung RI pada Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Hotman diduga melontarkan ucapan bernada merendahkan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, di antaranya, “Kalau lu gak ngerti pasal, lebih baik berhenti jadi wartawan” dan “Kamu punya otak gak?”.

PWI menilai ucapan tersebut tidak hanya menyasar individu wartawan, tetapi juga berpotensi merendahkan profesi pers yang menjalankan fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kehadiran kami membuat laporan ini merupakan bentuk solidaritas sekaligus komitmen organisasi dalam melindungi kehormatan profesi wartawan. Kritik atau perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi penghinaan dan intimidasi verbal terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas tidak dapat dibenarkan,” ujar Anrico Pasaribu usai membuat laporan.

Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir juga mengecam dugaan penghinaan tersebut. Menurutnya, setiap narasumber memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan, mengoreksi informasi, maupun mengakhiri wawancara. Namun, hak tersebut tidak boleh diwujudkan dengan merendahkan martabat wartawan.

“Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, profesi wartawan harus dihormati dan dilindungi saat menjalankan tugas jurnalistik,” kata Akhmad Munir.

Akhmad Munir menilai, penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.***