Konstitusi sebagai Moralitas Bangsa: Sudahkah?

Oleh: Yung Suai

​Setiap pertengahan Agustus, republik ini secara berkala memperingati Hari Konstitusi. Peringatan yang merujuk pada momen pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini selayaknya tidak berhenti sekadar sebagai rutinitas seremonial tahunan atau pidato kenangan yang hampa makna.

Hari Konstitusi adalah cermin raksasa bagi kita semua untuk menakar sejauh mana naskah dasar negara benar-benar mengejawantah dalam denyut tata kelola pemerintahan, atau justru dilangkahi oleh syahwat kekuasaan yang kian ugal-ugalan.

​Konstitusi sebagai Panglima Kebenaran

Konstitusi lahir bukan untuk menjadi hiasan museum tata negara yang kaku dan mati. Ia diciptakan sebagai hukum tertinggi, panglima kebenaran, sekaligus kompas moral bagi para penyelenggara negara. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap tindakan penguasa dari tingkat pusat hingga daerah harus tunduk dan bersumber pada nilai-nilai fundamental konstitusi.

Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan liar tanpa batas, serta menjamin hak-hak fundamental rakyat terlindungi dari kesewenang-wenangan otoritas.

​Konstitusi dan Pancasila

Kedudukan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari jiwa yang menghidupkannya, yakni Pancasila. Konstitusi adalah wadah formal-legal, sementara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sekaligus etika dasar bernegara. Ketika para pendiri bangsa merumuskan konstitusi ini, mereka menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, membaca konstitusi tidak boleh dilakukan secara tekstual semata dengan mencari-cari celah (loophole) regulasi demi membenarkan kebijakan elitis, melainkan harus dibaca dalam bingkai moral Pancasila yang menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

​Konstitusi sebagai Standar Moral Bangsa

Lebih dari sekadar dokumen legal, konstitusi harus dikembalikan muruahnya sebagai standar moral tertinggi bagi bangsa ini. Konstitusi bukanlah sekadar hukum positif yang kaku dan buta terhadap keadilan sosial bangsa. Sering kali, hukum positif atau regulasi tertulis mungkin saja bisa diakali, birokrasi kita selalu punya cara dan celah untuk membenarkan suatu tindakan secara administratif.

Namun, kita harus selalu mengingat bahwa etika berdiri jauh di atas hukum. Ketika konstitusi hanya dipandang sebagai instrumen hukum positif yang buta nilai, maka elite akan dengan mudah membenarkan ketidakadilan sosial seperti ketimpangan ekonomi dan elitisme jabatan hanya dengan dalih “tidak ada aturan tertulis yang dilanggar”. Konstitusi harus menjadi napas keadilan itu sendiri, bukan tameng bagi legalitas yang tak bermoral.

​Konstitusi vs Perebutan Kekuasaan

Namun, ironi kerap terjadi ketika konstitusi berhadapan dengan realitas politik praktis. Konstitusi yang seharusnya menjadi batas kokoh pemegang kekuasaan justru sering kali diperlakukan sebagai instrumen fleksibel yang bisa ditarik-ulur, diakali, bahkan ditafsirkan ulang demi melanggengkan ambisi kelompok.

Sejarah dan dinamika politik kita pernah mencatat bagaimana aturan dasar diubah atau ditabrak demi mengakomodasi syahwat kekuasaan sesaat.

Ketika konstitusi direduksi sekadar menjadi alat tawar-menawar politik, saat itulah demokrasi bergeser menjadi oligarki yang membahayakan masa depan republik.

​Menjaga Marwah Konstitusi

Menjaga marwah konstitusi menuntut keberanian moral dari seluruh elemen bangsa. Konstitusi adalah jenderal yang memberikan perintah tegas dalam menjalankan roda pemerintahan. Konstitusi tentu harus responsif dan sesuai dengan kondisi kekinian agar dapat menjawab persoalan kontemporer secara adaptif.

Namun, adaptasi ini tidak berarti konstitusi bisa diubah atau dibelokkan sesuai selera ambisi perebutan kekuasaan seperti yang pernah dialami oleh Indonesia di masa lalu.

Merawat konstitusi berarti menjaga kewarasan bangsa, agar republik ini tetap berjalan di atas rel keadilan, hukum, dan kesejahteraan yang dicita-citakan bersama.***