Bareskrim Tangani Sengketa PHK, Hak Pekerja Capai Rp2,3 Miliar

JAKARTA (TP) – Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri memediasi dua sengketa hubungan industrial yang melibatkan pekerja dan sejumlah perusahaan. Total hak pekerja dalam dua perkara tersebut mencapai sekitar Rp2,31 miliar.

Mediasi pertama mempertemukan lima mantan pekerja dengan manajemen PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) dan PT Sulawesi Mining Investment (PT SMI), Jumat (25/9/2026).

Kelima mantan pekerja tersebut yakni Randy Tandi Sampe, Faisal Gunawan, Jemi Token, Samsudi Yanto dan Abdul Topan. Perselisihan berkaitan dengan hak finansial setelah pemutusan hubungan kerja.

Perkara tersebut sebelumnya telah diputus Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun, hak finansial kelima mantan pekerja yang belum dibayarkan mencapai Rp1.353.096.526.

Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pol Bambang Wijanarko mengatakan, Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Menurut Bambang, pendekatan yang digunakan dalam mediasi mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan pendekatan restorative.

“Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri hadir sebagai fasilitator yang netral dengan mengedepankan pendekatan restorative serta penyelesaian masalah secara musyawarah,” ujar Bambang, Minggu (27/9/2026).

Sementara itu, perkara kedua melibatkan 12 pekerja yang berselisih dengan PT Sabang Merauke Trading (PT SMT) dan PT Mandiri Agangta Sejahtera (PT MAS).

Perselisihan mencakup status hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif para pekerja. Sebelum masuk ke mediasi Bareskrim, para pekerja telah menempuh perundingan bipartit serta mediasi dengan sejumlah instansi terkait, tetapi belum mencapai kesepakatan.

Dalam mediasi yang dipimpin Bambang, kedua pihak akhirnya menyepakati penyelesaian sengketa dan menandatangani Perjanjian Bersama (PB).

Berdasarkan kesepakatan tersebut, seluruh hak 12 pekerja telah dibayarkan perusahaan dengan nilai total Rp957.838.159.

Dua perkara tersebut membuat nilai hak pekerja yang menjadi pokok sengketa mencapai sekitar Rp2,31 miliar.

Bareskrim menyatakan penyelesaian melalui mediasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mendorong penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanpa memperpanjang konflik.***