PMI Jalur Meranti-Malaysia Bakal Ditata Secara Legal

JAKARTA (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong penataan pekerja migran Indonesia (PMI) asal daerah perbatasan yang bekerja di Malaysia agar memiliki jalur kerja yang legal dan mendapat perlindungan.

Upaya tersebut mulai menemukan titik terang setelah pemerintah pusat dan daerah menyepakati langkah lanjutan penyusunan skema Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat perbatasan, khususnya dari Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun.

Pembahasan itu berlangsung dalam rapat tindak lanjut penyusunan skema SBT di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan, SBT diperlukan untuk menata mobilitas masyarakat perbatasan yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Malaysia, termasuk warga yang bekerja di negara tersebut.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar akses keluar-masuk antarnegara, tetapi juga kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang mencari nafkah di Malaysia.

“Special Border Treatment bukan semata-mata mengenai kemudahan perlintasan, tetapi bagaimana masyarakat kami sebagai pekerja lintas batas dapat ditata secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kedua negara,” ujar Muzamil.

Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat masyarakat dari daerah perbatasan yang bekerja di Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan wisata. Kondisi tersebut dinilai menempatkan pekerja pada posisi rentan, terutama terkait aturan keimigrasian, status pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja di Malaysia, seperti sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa, menjadi peluang yang cukup besar bagi masyarakat Meranti. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar peluang tersebut dapat diakses melalui mekanisme resmi.

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan SBT. Pembahasan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Imigrasi, serta pemerintah daerah Meranti dan Karimun.

Pembahasan sempat berlangsung cukup alot karena terdapat perbedaan pandangan antarinstansi. Namun, setelah dilakukan pembahasan dan penyelarasan materi, para pihak akhirnya menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam notulen bersama yang ditandatangani para pemangku kepentingan sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyusunan skema SBT.

Dijelaskan Muzamil, kesepakatan tersebut menjadi perkembangan penting setelah perjuangan mendorong kebijakan khusus bagi masyarakat perbatasan dilakukan sejak 2025.

Pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerja Migran Indonesia, KJRI Johor, Kementerian Ketenagakerjaan, serta sejumlah pihak terkait di Malaysia. Pemerintah daerah juga mengikuti forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) dan membangun komunikasi dengan Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia.

Rangkaian komunikasi tersebut diarahkan untuk mencari mekanisme yang dapat mengakomodasi karakteristik masyarakat Meranti yang memiliki hubungan ekonomi dan sosial cukup kuat dengan wilayah Malaysia.

Muzamil berharap proses penyusunan SBT dapat segera menghasilkan kebijakan yang konkret dan bisa diterapkan di lapangan. Dengan adanya jalur legal, masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia diharapkan tidak lagi bergantung pada penggunaan visa kunjungan untuk mencari pekerjaan.

“Yang kita dorong adalah kepastian bagi masyarakat. Mereka bisa bekerja melalui jalur yang resmi, mendapat perlindungan, sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi lintas batas yang selama ini sudah berjalan,” kata Muzamil.

Ia menilai penataan PMI melalui SBT juga perlu berjalan beriringan dengan aspek keamanan, keimigrasian, perlindungan pekerja, serta kebutuhan tenaga kerja kedua negara. Dengan demikian, hubungan lintas batas Meranti-Malaysia tidak hanya memberi kemudahan mobilitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.***