Perlinsos Digital Meranti Capai 59,2 Persen, Peringkat Kelima dari 22 Daerah

MERANTI (TP) – Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 59,2 persen. Capaian tersebut menempatkan Meranti pada posisi kelima dari 22 kabupaten/kota yang memiliki cakupan Kartu Keluarga (KK) terdaftar di atas 50 persen.

Data tersebut berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan registrasi untuk memperluas cakupan data sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, mengatakan percepatan registrasi Perlinsos Digital membutuhkan koordinasi dan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial penting untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan serta memastikan program pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan transparan.

“Langkah digitalisasi ini dinilai krusial guna memperkuat akurasi data penerima bantuan kemanusiaan serta memastikan program perlindungan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, cepat dan transparan dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa,” kata Sudandri.

Ia menjelaskan, pencapaian registrasi tersebut tidak terlepas dari peran lintas perangkat daerah. Bappedalitbang berperan dalam perencanaan, Disdukcapil menangani pemutakhiran data kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengawal tata kelola pemerintahan desa, sedangkan Dinsos P3APPKB mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial.

Komitmen percepatan tersebut juga dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial Digital Nasional yang diikuti Pemkab Kepulauan Meranti secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (6/11/2026).

Rakor dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, dan diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, serta jajaran kementerian dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Sudandri menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas OPD.***