Muzamil Minta Kesetaraan Gender Masuk dalam Program dan Anggaran OPD

MERANTI (TP) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam setiap program dan penganggaran pembangunan.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.

Penegasan itu disampaikan Muzamil saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/11/2026). Kegiatan diikuti secara daring dari Pekanbaru.

Menurut Muzamil, pengarusutamaan gender tidak cukup hanya menjadi kebijakan atau memenuhi persyaratan administrasi. Prinsip tersebut harus diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Ia menegaskan, pelaksanaan PUG merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya instansi yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Karena itu, ia meminta setiap OPD menunjukkan program, inovasi, serta capaian yang telah dilakukan dalam mendukung kesetaraan gender. Data dan informasi yang disampaikan kepada tim verifikasi juga harus akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap verifikasi lapangan ini dapat mengevaluasi secara menyeluruh berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Meranti dalam mengimplementasikan PUG,” ujar Muzamil.

Ia juga meminta OPD menyampaikan kendala yang masih dihadapi agar dapat menjadi bahan perbaikan ke depan. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat.

Muzamil turut menyoroti kondisi geografis Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah kepulauan. Karakteristik tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan sehingga kebijakan yang diterapkan perlu menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat di setiap wilayah.

Ia berharap pengarusutamaan gender semakin terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan program dan alokasi anggaran OPD.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan mengonfirmasi dan memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah melalui aplikasi.

Menurut Eni, proses verifikasi diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan, program, serta pelaksanaan PUG di daerah. Tim juga akan melihat praktik baik dan upaya perbaikan yang telah maupun sedang dilakukan.

Ia menegaskan bahwa penguatan PUG tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan. Perspektif gender harus diterapkan dalam seluruh proses pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

Dalam kegiatan tersebut, rapat tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Randolph Hutauruk, secara langsung di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti.

Turut hadir Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti, H. Rokhaizal, Sekretaris Bappedalitbang Robert Saputra, pimpinan OPD terkait, serta undangan lainnya.***