LABUHANBATU (TP) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu kembali meraih predikat Informatif dalam ajang Komisi Informasi (KI) Award Sumatera Utara 2026 kategori kabupaten.
Penghargaan ini menjadi pencapaian keempat secara beruntun bagi Pemkab Labuhanbatu dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Labuhanbatu, Ahmad Fadli Rangkuti, ST, M.Kom., didampingi Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Ramadhani Safitri, S.Sos., M.A.P., di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).
Capaian ini menunjukkan bahwa Pemkab Labuhanbatu kembali memenuhi kriteria penilaian keterbukaan informasi publik. Predikat Informatif diberikan kepada badan publik yang dinilai menjalankan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya mengatakan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, badan publik harus memastikan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, hingga hasil pembangunan.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena masyarakat memiliki berhak mengetahui bagaimana kebijakan dibuat, program dilaksanakan, anggaran dikelola, serta manfaat pembangunan diwujudkan,” ujar Surya.
Dibeberkanya, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026, sebanyak 219 badan publik dari berbagai kategori mengikuti penilaian. Surya menyebut, hasil evaluasi tersebut perlu menjadi bahan perbaikan bagi badan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Ia juga mengingatkan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidha Farwa, SH, MH, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Hafidha, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur kepatuhan badan publik sekaligus menilai kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi. Hasil penilaian tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia juga meminta badan publik yang meraih predikat Informatif agar mempertahankan capaian tersebut serta memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Hasil evaluasi juga perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Seperti diketahui, capaian empat kali berturut-turut ini menjadi dorongan bagi Pemkab Labuhanbatu untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik melalui kanal resmi pemerintah maupun pemanfaatan teknologi digital.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu juga memperoleh predikat Informatif kategori kabupaten.
Penyerahan penghargaan turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara, Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Dr. Abdul Haris Nasution, SH, M.Kn., perwakilan pemerintah kabupaten se-Sumatera Utara, serta perwakilan Kementerian Agama, KPU, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal lainnya.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.
