UHC Siak Capai 98,47 Persen, Beban Iuran Jadi Persoalan

PEKANBARU (TP) – Cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Siak mencapai 98,47 persen. Namun, capaian tersebut diikuti persoalan pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi defisit anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Bupati Siak, Afni Z mengatakan, mempertahankan capaian UHC membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Menurutnya, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dalam memenuhi kewajiban pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Afni setelah menerima piagam penghargaan UHC dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).

Afni mengungkapkan, pemotongan TKD dan DBH berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola alokasi anggaran, termasuk pembiayaan program UHC dan kewajiban pembayaran iuran peserta yang menjadi tanggungan Pemkab Siak.

“Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya,” kata Afni.

Ia menilai, keberlanjutan program UHC tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Karena itu, Afni berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema pembagian anggaran atau cost sharing.

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal tanpa semakin membebani kondisi keuangan daerah.

“Harapan kami pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran,” tegasnya.

Afni juga menilai pemerintah pusat perlu melihat persoalan fiskal yang dihadapi daerah. Upaya komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat, menurutnya, harus dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan agar pembiayaan program kesehatan mendapat dukungan yang memadai.

Berdasarkan data dasbor BPJS Kesehatan per 1 November 2026, tingkat kepesertaan UHC Kabupaten Siak mencapai 98,47 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,72 persen.

Angka tersebut telah melampaui persyaratan capaian UHC, yakni minimal 90 persen untuk kepesertaan dan 80 persen untuk tingkat keaktifan.

Sementara itu, Provinsi Riau mencatat cakupan kepesertaan UHC sebesar 99,07 persen dengan tingkat keaktifan mencapai 81,81 persen.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya cakupan jaminan kesehatan di Siak. Namun, keberlanjutan program tetap membutuhkan kepastian pembiayaan, terutama ketika kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi tekanan.***