Hampir 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judi Online

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online (judol). Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu di antaranya merupakan anak berusia di bawah 10 tahun.

Data itu disampaikan Meutya saat menghadiri kegiatan Indonesia GOID “Menyapa Gass Pol Tolak Judol: Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online” di Kota Medan, Rabu (13/5/2026). Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Menurut Meutya, judi online saat ini tidak lagi menyasar kalangan dewasa, tetapi telah masuk ke ruang keluarga dan mengincar anak-anak melalui gawai serta media sosial. Kondisi itu dinilai sangat mengkhawatirkan karena anak-anak menjadi kelompok yang rentan terpengaruh oleh iklan maupun konten perjudian digital.

“Judi online bukan hiburan. Ini scam yang sistemnya membuat pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia mengatakan dampak judi online bukan hanya merusak kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah hingga gangguan psikologis pada anak.

“Kami menerima banyak cerita dari masyarakat tentang keluarga yang hancur karena judi online. Korbannya bukan hanya pemain, tetapi juga anak dan anggota keluarga lainnya,” ujarnya.

Meutya menegaskan pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memberantas judi online, mulai dari pemblokiran situs, penurunan konten digital bermuatan perjudian hingga penguatan pengawasan di ruang digital.

Namun demikian, ia mengakui pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran akses semata. Menurutnya, pelaku akan terus membuat situs dan akun baru apabila penindakan hukum tidak berjalan maksimal.

Karena itu, pemerintah mendorong kerja sama lintas sektor melibatkan Polri, PPATK, OJK, perbankan hingga platform media sosial untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi online di Indonesia.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tetapi jika pelakunya tidak ditindak tegas, situs-situs baru akan terus bermunculan,” katanya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga memperkuat literasi digital kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya judi online, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Meutya turut menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar masyarakat Indonesia. Pemerintah, kata dia, telah meminta platform digital lebih aktif menurunkan konten terkait perjudian.

Ia juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas hingga keluarga untuk bersama-sama membangun budaya anti-judi online di lingkungan masing-masing.

“Peran keluarga sangat penting, terutama para orang tua. Jadilah benteng utama untuk melindungi anak-anak dari bahaya judi online sejak dini,” tutupnya.***