Cukai Rokok Potensi tak Naik di 2027

Pemerintah Prioritaskan Stabilitas Industri

JAKARTA – Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tidak akan mengalami perubahan pada 2027. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga stabilitas industri hasil tembakau di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor cukai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah untuk sementara memilih mempertahankan tarif cukai pada level saat ini sambil mengevaluasi efektivitas pengawasan industri rokok, khususnya terkait potensi kebocoran penerimaan akibat peredaran rokok ilegal.

“Tarif cukai rokok saya buat konstan saja, tidak naik dan tidak turun. Saya ingin melihat stabilitas dulu,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Keputusan tersebut menandai pendekatan baru pemerintah dalam pengelolaan cukai hasil tembakau. Dalam beberapa tahun terakhir, tarif cukai rokok cenderung mengalami kenaikan hampir setiap tahun sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi rokok.

Namun kali ini pemerintah memilih fokus pada pembenahan sistem pengawasan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah digitalisasi pengawasan produksi rokok melalui pemasangan mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kapasitas produksi riil industri hasil tembakau dan meminimalkan praktik penghindaran cukai. Pemerintah juga berharap sistem digital dapat menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini dianggap menggerus penerimaan negara.

Menurut Purbaya, data yang diperoleh dari sistem digital nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan cukai pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau praktik-praktik yang gelap bisa dihilangkan, baru kami hitung lagi apakah tarif cukai perlu naik atau justru turun,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah menilai kondisi industri hasil tembakau masih perlu dijaga mengingat sektor tersebut memiliki rantai ekonomi yang besar, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga distribusi dan perdagangan.

Kebijakan menahan tarif cukai juga dinilai dapat memberi ruang bagi pelaku industri untuk menjaga produksi dan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi dan persaingan dengan produk ilegal.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja kepabeanan dan cukai hingga April 2026 masih menunjukkan tren positif. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp100,6 triliun atau sekitar 29,9 persen dari target APBN.

Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp74,8 triliun atau tumbuh 2,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan produksi rokok pada triwulan pertama 2026.

Meski demikian, keputusan pemerintah menahan tarif cukai rokok diperkirakan akan memunculkan perdebatan. Kelompok kesehatan masyarakat selama ini mendorong kenaikan cukai secara konsisten untuk menekan angka konsumsi rokok, terutama pada kelompok usia muda.

Sebaliknya, pelaku industri menilai stabilitas tarif diperlukan agar sektor hasil tembakau tetap kompetitif dan tidak semakin tertekan oleh maraknya peredaran rokok ilegal.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah tampaknya ingin mencari titik keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.