Kepesertaan JKN Kepulauan Meranti Tembus 101,5 Persen, Tertinggi di Riau

PEKANBARU (TP) – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 101,5 persen pada 2026. Capaian tersebut menempatkan Kepulauan Meranti di posisi pertama dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memenuhi target Universal Health Coverage (UHC).

Selain cakupan kepesertaan, tingkat keaktifan peserta JKN di Kepulauan Meranti juga tercatat mencapai 96,74 persen. Angka ini menunjukkan tingginya kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional.

Kepulauan Meranti sendiri telah mencapai status UHC sejak Oktober 2021 dan berhasil mempertahankannya hingga 2026.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan UHC tingkat Provinsi Riau. Penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, kepada Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Ade Suhartian, dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).

Ade Suhartian mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan status UHC tidak terlepas dari dukungan BPJS Kesehatan, perangkat daerah, tenaga kesehatan, serta partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, tetapi merupakan hasil kerja sama dan sinergi berbagai pihak dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” kata Ade.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan cakupan kepesertaan dan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya.

“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, serta memastikan tidak ada masyarakat Kepulauan Meranti yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya,” ujarnya.

Di tingkat Provinsi Riau, dukungan terhadap program JKN juga dilakukan melalui skema pembiayaan bersama atau budget sharing. Skema ini digunakan untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui mekanisme Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau. Dalam pembiayaannya, Pemerintah Provinsi Riau menanggung 55 persen iuran, sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Secara umum, UHC merupakan sistem perlindungan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, atau minimal 95 persen dari total populasi, terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, keberhasilan UHC tidak hanya diukur dari jumlah peserta terdaftar, tetapi juga akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Pada 2026, delapan kabupaten/kota di Riau tercatat memenuhi target UHC, yakni Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.***