SBT Meranti-Karimun, Warga Bisa Kerja Legal di Malaysia

BATAM (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun bersama pemerintah pusat menyusun skema Special Border Treatment (SBT) untuk membuka akses kerja legal bagi masyarakat perbatasan yang selama ini bekerja di Malaysia.

Skema tersebut dibahas dalam rapat lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Batam, Rabu (23/9/2026). Hasil pembahasan akan menjadi bahan koordinasi pemerintah Indonesia dengan pihak Malaysia.

Dalam konsep sementara, SBT diperuntukkan bagi warga Meranti dan Karimun yang telah melalui proses verifikasi. Mobilitas kerja direncanakan terbatas di wilayah Johor dan Melaka, Malaysia.

Sektor pekerjaan juga akan dibatasi sesuai kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas yang selama ini dilakukan masyarakat perbatasan. Beberapa di antaranya konstruksi, pertanian, perkebunan, peternakan, restoran atau kedai, serta cleaning service.

Masa kerja yang diusulkan berkisar tiga hingga enam bulan. Skema ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggunakan paspor kunjungan dan harus berulang kali keluar-masuk Malaysia untuk bekerja.

Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, I Nyoman Gede Surya Mataram, mengatakan pemerintah ingin menghadirkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat perbatasan bekerja secara legal, aman dan memperoleh perlindungan.

Menurutnya, hubungan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan dengan Malaysia telah berlangsung turun-temurun. Karena itu, kebutuhan mobilitas masyarakat perlu diakomodasi melalui mekanisme yang tetap memperhatikan aspek hukum dan keamanan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan SBT diusulkan untuk menjawab kondisi warga Meranti yang selama ini menggunakan paspor kunjungan ketika bepergian ke Malaysia, termasuk untuk bekerja.

“Tujuannya adalah mewujudkan mobilitas kerja perbatasan yang legal, aman, terstruktur dan tentu saja tenaga kerja kita terlindungi,” kata Muzamil.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menegaskan skema SBT harus tetap sesuai dengan hukum nasional serta kesepakatan Indonesia dan Malaysia.

Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, instansi keimigrasian dan lembaga pelindungan pekerja migran. Menurutnya, skema khusus tersebut dapat membantu mengurangi risiko perdagangan orang, eksploitasi pekerja dan praktik agensi ilegal.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengatakan pengaturan mobilitas kerja masyarakat perbatasan perlu tetap menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan kepastian bagi warga yang bekerja di Malaysia.

“Kita tidak sedang meminta kelonggaran tanpa batas. Yang kita dorong adalah pengelolaan perbatasan yang lebih adaptif, efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, tanpa mengurangi sedikit pun kewibawaan dan kedaulatan negara,” ujarnya.***