PSU Pilkades Insit Ditolak, Panitia Sebut Selisih Suara Lampaui 2 Persen

MERANTI (TP) – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti menolak permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkades Desa Insit 2026 yang diajukan calon kepala desa nomor urut 3, Fadli.

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 412.5/DPMD-PD/X/2026/159 tertanggal 22 Oktober 2026. Salah satu alasan utama penolakan adalah selisih perolehan suara yang dinilai telah melampaui ambang batas 2 persen dari total suara sah.

Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, H. Sudandri mengatakan, keputusan itu diambil setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi bersama Panitia Pemilihan Desa serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 13 Oktober 2026.

Menurut Sudandri, hasil pemeriksaan menunjukkan tahapan penyusunan daftar pemilih, mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT), telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Peraturan Bupati.

Panitia Pilkades Kabupaten juga telah menelusuri empat poin keberatan yang disampaikan Fadli terkait persoalan data dan pelayanan pemilih.

Pertama, terkait Ade Putra yang dipersoalkan karena menggunakan KTP dari luar desa. Sudandri menjelaskan, nama yang bersangkutan tercatat dalam DPS dan DPT melalui mekanisme pendataan berjenjang berdasarkan DP4. Pada hari pemungutan suara, Ade Putra datang ke TPS dengan membawa undangan Model M-8 dan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017.

Kedua, mengenai Nurhayati yang disebut sebagai pemilih pemula dan terkendala identitas. Panitia menyatakan namanya telah tercatat dalam DPT dan memperoleh undangan. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi, yang bersangkutan tidak datang ke TPS 01 karena sedang beraktivitas di sekolah.

Ketiga, terkait Muhammad Tarmizi yang tercatat dalam DPT tetapi tidak menerima undangan. Sudandri menjelaskan, petugas sempat menunda penyerahan undangan karena terdapat perbedaan penulisan nama di lapangan. Meski demikian, yang bersangkutan tetap diberi kesempatan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan dokumen kependudukan yang sah.

Keempat, mengenai Jismanata yang disebut telah pindah domisili tetapi masih menerima undangan. Menurut panitia, nama tersebut berasal dari data resmi DP4 dan DPS. Statusnya tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bersangkutan kembali ke desa. Selain itu, tidak ada sanggahan resmi dari pihak keluarga maupun calon kepala desa selama masa perbaikan DPS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, panitia menilai keberatan yang diajukan lebih berkaitan dengan persoalan administratif di lapangan. Panitia juga menyebut tidak ditemukan koreksi formal terhadap daftar pemilih selama masa perbaikan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP).

Terkait permohonan PSU, Sudandri menegaskan bahwa pengajuan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (6) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017.

“Salah satu pertimbangannya adalah selisih perolehan suara yang melampaui ambang batas 2 persen dari total suara sah,” tegasnya dihubungi tiraipesisir.com, Jumat (30/10/2026).

Dari keputusan tersebut, jelas Sudandri, hasil pleno penghitungan suara Pilkades Insit 2026 tetap dinyatakan sah. Tahapan pemilihan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses penetapan kepala desa terpilih.

“Jika ada pihak yang masih keberatan atas keputusan ini dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.***