UMKM Meranti Butuh Akses Kredit Lebih Mudah, Ini Harapan ke OJK Riau

PEKANBARU (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudahan memperoleh kredit dinilai penting untuk mendukung perkembangan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Harapan tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Riau yang baru, Moh. Fredly Nasution, di Kantor OJK Provinsi Riau, Jumat (6/11/2026). Kehadiran Atan mewakili Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, didampingi Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Meranti, Ira Selda Fitri.

Atan mengatakan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan hingga UMKM. Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan akses pembiayaan yang lebih luas dan mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal agar dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.

Karena itu, OJK dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk membuka lebih banyak peluang pembiayaan produktif bagi masyarakat.

“Keberadaan OJK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pengawasan lembaga jasa keuangan, serta perlindungan konsumen,” ujar Atan.

Selain akses permodalan, Atan juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat. Menurutnya, perkembangan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman yang baik agar masyarakat tidak mudah terjebak penipuan berkedok investasi maupun pinjaman online ilegal.

Ia berharap edukasi dan perlindungan konsumen dari OJK dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah kabupaten dan kepulauan, sehingga warga mampu memilih layanan keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan.

“Masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik agar terhindar dari berbagai praktik keuangan ilegal,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Moh. Fredly Nasution, menyampaikan bahwa peningkatan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda yang akan terus didorong melalui kerja sama lintas sektor.

Fredly menyebutkan, target inklusi keuangan nasional pada 2026 sebesar 93 persen dan diharapkan meningkat menjadi 98 persen pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan.

“Seperti yang diharapkan, kita akan membangun sinergi agar target inklusi dan literasi keuangan tercapai. Targetnya 93 persen pada 2026 dan pada 2045 mencapai 98 persen, itu akan terus kita dorong agar bisa tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan formal secara tepat, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan.

Dukungan terhadap penguatan sektor jasa keuangan juga disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ia berharap OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan terus meningkatkan kerja sama agar akses keuangan masyarakat semakin luas.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen, khususnya dalam menghadapi maraknya penipuan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.***