MERANTI (TP) – Warga dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya aksi penipuan yang memanfaatkan nama pejabat, aparat penegak hukum, hingga wartawan.
Dalam rentang waktu kurang dari satu bulan, tercatat beberapa kasus dengan pola serupa menggunakan identitas tokoh maupun instansi untuk memperoleh keuntungan.
Data yang dihimpun tiraipesisir.com menunjukkan sedikitnya empat peristiwa terjadi sepanjang Juni hingga awal Juli 2026. Kasus pertama muncul pada 11 Juni ketika nama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui pesan WhatsApp.
Lima hari kemudian, giliran nama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang dicatut. Dalam kejadian tersebut, seorang warga dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp5 juta setelah mengirimkan uang kepada pelaku.
Rangkaian kasus itu berlanjut pada 3 Juli 2026 dengan pencatutan nama Kapolres Kepulauan Meranti. Sehari setelahnya, modus serupa kembali ditemukan. Kali ini, pelaku mengaku sebagai wartawan dari salah satu media online dan menghubungi sejumlah pelaku usaha untuk meminta bantuan dana kegiatan di Pekanbaru. Permintaan itu disertai ancaman akan mempublikasikan berita bernada negatif apabila tidak dipenuhi.
Sejumlah pelaku usaha yang merasa keberatan kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada salah seorang anggota DPRD Kepulauan Meranti. Aduan itu diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda agar segera dilakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar.
Setelah menerima laporan, Bagian Prokopim langsung berkoordinasi dengan perusahaan pers yang namanya digunakan oleh pelaku. Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa orang yang menghubungi para pelaku usaha tersebut bukan bagian dari redaksi dan tidak tercatat sebagai wartawan di media yang bersangkutan.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran mengatakan, masyarakat tidak boleh langsung mempercayai setiap permintaan bantuan yang mengatasnamakan pejabat, instansi pemerintah maupun insan pers.
“Masyarakat, termasuk OPD dan pelaku usaha, kami harapkan lebih waspada terhadap setiap permintaan yang mengatasnamakan media maupun profesi wartawan,” tutur Yusran, Jumat (3/7/2026) malam.
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

