Meresahkan, Ini Daftar Media yang Bakal Dilaporkan ke Dewan Pers dan Komdigi

MERANTI (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berencana melaporkan sejumlah media online ke Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan etika jurnalistik.

Langkah tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, menanggapi sejumlah pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Yusran, pemerintah daerah tidak mempersoalkan kritik maupun pemberitaan yang disampaikan media. Namun, ia menilai terdapat beberapa pemberitaan yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat karena substansi berita dan penggunaan foto yang dinilai tidak relevan dengan objek temuan yang diberitakan.

Adapun media yang disebut dalam klarifikasi tersebut antara lain Radarindomedia.com, Andalasterkini.com, Cyber88.co.id, Etalasenews.com, serta beberapa media lainnya yang memuat pemberitaan serupa.

“Saat ini, kami sedang mempelajari dan berkoordinasi dengan Dewan Pers serta Komdigi terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai etika jurnalistik, baik dari sisi isi berita maupun penggunaan foto,” kata Yusran, Senin (15/6/26).

Ia menjelaskan, penggunaan foto pejabat yang tidak berkaitan langsung dengan objek temuan audit berpotensi menimbulkan asumsi liar di masyarakat bahwa pejabat tersebut terlibat dalam persoalan yang diberitakan.

Karena itu, ia menilai perlu adanya penilaian dari lembaga yang berwenang untuk memastikan apakah pemberitaan tersebut telah memenuhi kaidah jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Selain menyoroti pemberitaan media, Yusran juga mengingatkan bahwa setiap permintaan data dan informasi pemerintahan sebaiknya dilakukan melalui mekanisme resmi, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait temuan BPK yang menjadi pokok pemberitaan, Yusran menegaskan bahwa proses tindak lanjut sedang berjalan melalui mekanisme Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

“Pihak yang bertanggung jawab telah melakukan pengembalian secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.***