Kejari Meranti Dalami Dugaan Korupsi Bagian Umum Setda TA 2025

MERANTI (TP) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti mulai mendalami dugaan korupsi pada kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2025.

Kepala Kejari Kepulauan Meranti Ricky Makado melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Muhammad Ulinnuha mengatakan, dugaan penyimpangan pada TA 2025 memiliki pola yang hampir sama dengan perkara yang sedang ditangani untuk TA 2024.

Sejumlah kegiatan yang didalami meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, BBM, makan dan minum, ATK serta pengadaan barang.

Dijelaskan Ulin, salah satu indikasi yang ditemukan berkaitan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS. Dalam pengadaan barang dan perlengkapan kantor lainnya, pihaknya menduga adanya monopoli pejabat teknis yang menggunakan perusahaan atau CV milik pihak lain.

“Pejabat ini meminjam perusahaan atau CV orang lain. Mereka yang eksekusi dan barangnya diduga tidak dibelanjakan, tapi pencairannya diklaim,” kata Ulin kepada tiraipesisir.com, Sabtu (19/9/2026).

Khusus kasus ini, pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk pemilik CV yang diduga digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain pengadaan barang, pemeriksaan juga mencakup renovasi gedung diluar daerah dan belanja pakaian dinas.

Ulin menyebut, pemilik CV yang terlibat disebut mendapatkan persentase dari pencairan. “Pemilik CV ini hanya terima fee saja,” bebernya.

Meski demikian, penanganan perkara TA 2025 ini belum masuk pada tahap penindakan lebih lanjut. Saat ini, ia masih memprioritaskan penyelesaian perkara dugaan korupsi TA 2024.

Untuk perkara TA 2024, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari tim ahli BPK RI. Meskipun, jelas Ulin, penyidik pidsus telah memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp5 miliar.

“Untuk tersangkanya kemungkinan besar ada tiga orang. Penetapannya setelah hasil perhitungan dari tim ahli keluar,” pungkasnya.***