Bupati Asmar Ingatkan Kades soal Risiko Hukum Dana Desa

MERANTI (TP) – Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa agar memahami aturan dalam mengelola keuangan desa. Kesalahan administrasi, kelalaian, hingga ketidaktahuan terhadap regulasi dapat menimbulkan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peringatan tersebut disampaikan Asmar saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum dan Peraturan bagi Pemerintah Desa di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (20/10/2026).

Asmar menegaskan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun realisasi fisik di lapangan.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, kepala desa beserta perangkatnya perlu memahami ketentuan hukum agar kebijakan dan penggunaan anggaran tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Saya berharap tidak ada lagi kepala desa atau perangkat desa yang terjerat masalah hukum hanya karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami aturan tata kelola keuangan desa,” ujar Asmar.

Ia menjelaskan, penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pencegahan. Kegiatan ini diharapkan membantu aparatur desa memahami aturan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran.

Asmar juga meminta peserta mengikuti materi yang disampaikan narasumber dengan serius. Jika menemukan kendala atau keraguan dalam menerapkan regulasi, aparatur desa diminta berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

“Setiap rupiah uang negara yang digunakan di desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Allatif mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai pembinaan hukum diperlukan agar kepala desa dan perangkatnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Allatif, latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur desa yang beragam menjadi salah satu alasan pentingnya pendampingan dan penerangan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur desa diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan.

“Kami berharap ke depan tidak salah jalan dan tidak salah mengambil keputusan. Kami mohon tunjuk ajar dan bimbingan agar apa yang kami lakukan di desa sesuai dengan aturan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana FKKD Kabupaten Kepulauan Meranti, Waluyo mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam memahami peraturan perundang-undangan, menjalankan kewenangan, serta memperbaiki administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebanyak 64 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 32 kepala desa dan 32 kepala urusan keuangan dari tiga kecamatan, yakni Tasik Putri Puyu, Tebing Tinggi Timur dan Rangsang Barat.

Rinciannya, Kecamatan Tasik Putri Puyu mengirimkan 20 peserta dari 10 desa, Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 20 peserta dari 10 desa, serta Kecamatan Rangsang Barat sebanyak 24 peserta dari 12 desa.***