Jelang Pilkades, Muzamil Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis

MERANTI (TP) – Muzamil Baharudin mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang akan digelar di 12 desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penegasan itu disampaikan Muzamil saat membuka Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Dinas PUPR, Senin (22/6/2026). Ia menekankan, netralitas ASN menjadi kunci menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.

“ASN, perangkat desa, dan seluruh penyelenggara Pilkades harus menjaga netralitas. Jangan sampai terlibat dalam politik praktis. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” kata Muzamil.

Ia menilai, Pilkades merupakan proses politik yang paling dekat dengan masyarakat sehingga potensi gesekan sosial cukup tinggi. Karena itu, setiap tahapan harus dipersiapkan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Muzamil juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta para camat memperkuat pengawasan di lapangan. Ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat.

“Monitoring harus berjalan efektif. Jangan ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, sekecil apa pun itu harus dicegah sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, Asroruddin, menyebutkan pihaknya telah menyiapkan langkah koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan tertib. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti akan memperkuat sinergi dengan camat dan panitia desa.

Dukungan juga datang dari KPU Kepulauan Meranti yang siap membantu penyediaan data pemilih sebagai acuan teknis Pilkades, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data.***