Gawat, 7.562 PPPK Bengkalis Wajib Patuhi Aturan, Pelanggar Bisa Diberhentikan

BENGKALIS (TP) – Sebanyak 7.562 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bengkalis diingatkan untuk mematuhi seluruh ketentuan disiplin. Pelanggaran dapat dikenai sanksi mulai dari hukuman ringan hingga pemberhentian.

Peringatan itu disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 22 Tahun 2026 tentang Disiplin PPPK yang digelar secara daring, Kamis (10/9/2026).

Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri menyebut, disiplin merupakan bagian penting dari tanggung jawab aparatur, bukan sekadar kewajiban administratif.

“Setiap PPPK harus memahami dan menaati aturan yang berlaku. Disiplin merupakan bagian dari profesionalisme dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah,” kata Johansyah.

Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis, Djamaludin, menjelaskan Perbup Nomor 22 Tahun 2026 menjadi pedoman bagi PPPK dalam memahami kewajiban, larangan, serta sanksi atas pelanggaran disiplin.

Menurutnya, aturan tersebut berlaku bagi seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Dari total 7.562 PPPK, sebanyak 3.854 merupakan PPPK penuh waktu dan 3.708 PPPK paruh waktu.

Djamaludin mengungkapkan, persoalan disiplin masih ditemukan di lingkungan PPPK. Di antaranya ketidakpatuhan terhadap jam kerja, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, hingga laporan terkait penyalahgunaan narkoba serta pelanggaran ketentuan perkawinan dan perceraian bagi ASN.

“Masih ada laporan dan kasus terkait pelanggaran disiplin. Jangan sampai aturan ini hanya diketahui, tetapi tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, setiap pelanggaran akan diproses sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman ringan, sedang, hingga berat, termasuk pemberhentian.

Djamaludin meminta seluruh PPPK mempelajari Perbup tersebut dan memahami batasan dalam menjalankan tugas.

“Ketahui apa yang menjadi kewajiban, apa yang dilarang, dan apa konsekuensinya jika dilanggar. Sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Perbup Nomor 22 Tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.***