Eks Dirtipidsiber Kini Sandang Bintang Tiga di Metro Jaya

JAKARTA (TP) – Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, resmi menyandang pangkat jenderal bintang tiga. Kenaikan pangkat itu menandai semakin strategisnya posisi pimpinan Kepolisian Daerah Metro Jaya di tengah kompleksitas keamanan ibu kota.

Kepastian kenaikan pangkat tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis. Ia menyebut perubahan pangkat itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tertanggal 13 Mei 2026.

“Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi,” ujar Budi.

Asep Edi Suheri dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu pernah menangani berbagai kasus besar, mulai dari kejahatan siber, narkotika, hingga tindak pidana lintas negara.

Sebelum memimpin Polda Metro Jaya, Asep sempat menjabat sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri pada 2021. Jabatan tersebut membuat namanya dikenal luas dalam pengungkapan kasus kejahatan digital yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Karier Asep terus menanjak setelah dipercaya menjadi Wakabareskrim Polri pada 2022. Ia kemudian ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya melalui Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 menggantikan Komjen Pol Karyoto yang dipromosikan menjadi Kabaharkam Polri.

Selain berpengalaman di tingkat Mabes Polri, Asep juga pernah menduduki sejumlah jabatan kewilayahan, di antaranya Kapolres Cirebon Kota, Wakapolresta Bekasi Kota, hingga Kapolresta Tangerang.

Kenaikan pangkat Asep menjadi Komjen turut diumumkan melalui akun Instagram resmi Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Dalam unggahan tersebut, institusi kepolisian ibu kota itu menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian pangkat bintang tiga yang kini disandang Asep Edi Suheri.

Dengan latar belakang kuat di bidang siber dan reserse, kepemimpinan Asep dinilai akan menghadapi tantangan keamanan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kejahatan digital dan pengamanan pusat pemerintahan nasional.***