MERANTI (TP) – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menilai penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih membutuhkan banyak pembenahan. Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan pelatihan penyusutan dan penyusunan kearsipan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (10/6/2026).

Direktorat Kearsipan Daerah II ANRI yang diwakili Wawan mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan ANRI, kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Pemkab Meranti belum sepenuhnya memenuhi harapan dan masih perlu ditingkatkan di berbagai aspek.

Menurutnya, urusan kearsipan bukan sekadar kegiatan administrasi biasa, melainkan tugas negara yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ketika ada mandat undang-undang, maka seluruh penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakannya. Kualitas kearsipan harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Wawan menjelaskan, keberhasilan pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD memiliki peran penting dalam mengelola arsip dinamis yang dihasilkan dari kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Ia menegaskan, pengelolaan arsip yang baik akan mempermudah proses penyusutan arsip, mulai dari pemindahan arsip, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, hingga penyerahan arsip statis yang memiliki nilai sejarah kepada lembaga kearsipan daerah.

ANRI berharap melalui pelatihan yang dilaksanakan tersebut, kapasitas aparatur di lingkungan Pemkab Meranti dapat meningkat sehingga tata kelola arsip menjadi lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut baik masukan dari ANRI sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kearsipan di seluruh perangkat daerah. Pembenahan ini dinilai penting karena arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.***