Abrasi Pulau Rangsang Capai 40 Meter per Tahun, Mangrove Terancam

MERANTI (TP) – Abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dilaporkan mencapai hampir 40 meter per tahun di sejumlah kawasan Pulau Rangsang. Kondisi ini mengancam keberadaan mangrove, permukiman warga, lahan pertanian, perkebunan, serta mata pencaharian masyarakat pesisir.

Ancaman abrasi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Rangsang Barat, Rangsang Pesisir dan Rangsang. Kerusakan garis pantai juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap kawasan mangrove dan lahan produktif masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau mengkaji teknologi eco-breakwater berbasis geopolimer sebagai salah satu alternatif perlindungan pesisir.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Tim Survei BRIDA Riau bersama Pemkab Meranti di Ruang Melati Kantor Bupati, Senin (26/10/2026), terkait pengumpulan data abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Dalam pertemuan itu, Dr. Lukman Hakim Nasution memaparkan inovasi beton serat berbasis geopolimer yang memanfaatkan fly ash dan bottom ash, yakni material sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurut Lukman, teknologi eco-breakwater dirancang untuk mengurangi energi benturan gelombang sebelum mencapai kawasan yang dilindungi. Struktur ini diyakini dapat membantu mengurangi tekanan gelombang terhadap garis pantai.

“Jadi kita tidak hanya membuat dinding. Sistemnya dirancang untuk meredam gaya impact gelombang terhadap struktur,” kata Lukman.

Berdasarkan simulasi yang dipaparkan, konfigurasi material tersebut berpotensi meredam sekitar 50 hingga 70 persen gaya benturan gelombang. Tim juga menyiapkan sekitar 100 batang material dengan panjang masing-masing dua meter dan diameter sekitar enam inci untuk mendukung upaya perlindungan kawasan mangrove.

Material dirancang dengan sistem modular agar dapat disambung dan disesuaikan dengan kondisi tanah serta kedalaman lumpur di lokasi pemasangan.

“Kalau kedalaman lumpurnya berbeda, material ini bisa dibuat dengan sistem sambungan. Jadi tidak harus dibuat dalam satu ukuran yang sangat panjang,” jelas Lukman.

Selain pemasangan struktur pelindung, mereka juga mengusulkan penanaman mangrove di belakang eco-breakwater.

Dalam pembahasan tersebut, tim juga mengusulkan pemetaan dan dokumentasi garis pantai menggunakan drone. Data yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk membandingkan perubahan garis pantai dari waktu ke waktu sekaligus mengidentifikasi kawasan yang paling rentan.

Selain kajian teknis, pertemuan itu turut membahas peluang kerja sama dengan pengelola PLTU dan PLN Nusantara Power untuk penyediaan bahan baku eco-breakwater.

Pemanfaatan fly ash dan bottom ash berpotensi memberikan nilai tambah terhadap material sisa pembakaran sekaligus menyediakan alternatif bahan konstruksi. Namun, pemanfaatannya tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Lukman menyarankan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja untuk menjajaki kerja sama penyediaan bahan baku dan pengolahan material di Meranti.

“Kalau bahan utamanya bisa disuplai, pengolahannya kita harapkan dapat dilakukan di sini. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga teknologi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan abrasi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, penerapan eco-breakwater masih memerlukan kajian lanjutan mengenai karakteristik gelombang, kondisi tanah, tingkat abrasi, kekuatan material, desain struktur, serta metode pemasangan yang sesuai dengan kondisi pesisir Pulau Rangsang.

Nantinya, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan program perlindungan pantai yang lebih terukur, terutama untuk melindungi kawasan mangrove, permukiman dan lahan produktif masyarakat.

Selaras dengan itu, Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi menyebut, abrasi di Pulau Rangsang telah berlangsung lama, tetapi upaya penanganan sebelumnya belum memberikan hasil maksimal.

Ia mencontohkan penanaman mangrove di Rangsang Barat pada 2017 yang menggunakan struktur cincin beton. Struktur tersebut kemudian rusak akibat hantaman gelombang Selat Malaka.

“Karena itu, dengan adanya inovasi baru yang disampaikan Pak Dr. Lukman, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berhasil melalui sistem eco-breakwater,” ujar Sopandi.

Menurutnya, abrasi perlu ditangani secara serius karena dampaknya tidak hanya berupa hilangnya daratan, tetapi juga ancaman terhadap permukiman, lahan pertanian, perkebunan dan sumber penghidupan masyarakat.

Sopandi menegaskan, Pulau Rangsang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah melalui komoditas sagu, padi, kelapa dan kopi. Kerusakan lahan akibat abrasi berpotensi mengganggu kegiatan produksi dan perekonomian warga.

Karena itu, ia meminta kajian teknologi baru tersebut dapat menghasilkan metode perlindungan pantai yang sesuai dengan kondisi pesisir Meranti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah mengaku keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam menangani abrasi yang mencakup wilayah luas.

Menurut Sudandri, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat karena penanganan abrasi tidak mungkin hanya mengandalkan APBD.

“Kekuatan APBD kita memang sangat terbatas untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh. Tetapi kalau ini dilihat sebagai kepentingan nasional, tentu akan lebih mudah meyakinkan pemerintah pusat agar persoalan abrasi di Meranti tidak dipandang sebagai masalah kecil,” ujarnya.

Sudandri menilai data ilmiah mengenai tingkat abrasi dan kondisi pesisir diperlukan untuk menentukan wilayah prioritas serta memperkuat usulan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pusat.***