Wabup Meranti Jelaskan Pemangkasan Belanja Rp36,29 Miliar

MERANTI (TP) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menjelaskan alasan pemerintah daerah mengurangi belanja sekitar Rp36,29 miliar dalam Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan itu disampaikan Muzamil saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Senin (28/9/2026).

Menurut Muzamil, pengurangan belanja dilakukan setelah pemerintah daerah menyesuaikan kembali kemampuan pendapatan, kebijakan efisiensi anggaran, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan serta skala prioritas pembangunan.

“Pengurangan tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah, kebijakan efisiensi, evaluasi kegiatan serta penajaman skala prioritas,” kata Muzamil.

Ia menjelaskan, perubahan anggaran tidak hanya menyangkut pengurangan nominal belanja, tetapi juga penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan agar sesuai dengan kondisi fiskal daerah.

Rincian kegiatan yang mengalami perubahan, kata dia, akan disampaikan dalam dokumen pembahasan dan menjadi bahan telaahan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam Perubahan APBD 2026, belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar, sedangkan belanja modal sekitar Rp89 miliar. Pemerintah daerah menyebut efisiensi akan dilakukan secara selektif dengan tetap mempertahankan belanja wajib, pelayanan dasar dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Muzamil mengatakan, belanja yang bersifat pendukung, tidak mendesak atau belum memiliki keluaran yang jelas akan terus dievaluasi.

“Belanja wajib tetap menjadi perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, belanja pegawai dalam Perubahan APBD 2026 turun menjadi 36,38 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai 44,50 persen.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan 33,69 persen anggaran untuk sektor pendidikan dan 28,50 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.

Muzamil mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan agar APBD Perubahan 2026 tetap realistis dan dapat mendukung pelayanan publik serta pembangunan sesuai kemampuan fiskal daerah.***