Status Selatpanjang Belum PKW Dilaporkan ke ATR/BPN

JAKARTA (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membawa persoalan tata ruang dan pertanahan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (10/2/2026). Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin langsung audiensi tersebut.

Muzamil hadir bersama Kepala Kantor Pertanahan Meranti Dat Janwarta Ginting, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Randolph W. Hutauruk, serta Kepala Bappedalitbang Abu Hanifah.

Dalam pertemuan itu, Muzamil menekankan pentingnya penetapan Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hingga kini, Selatpanjang masih menjadi satu-satunya ibu kota kabupaten di Indonesia tanpa status tersebut.

“Penetapan PKW berada di kementerian ini. Selatpanjang satu-satunya ibu kota kabupaten di Riau yang belum mendapatkannya,” kata Muzamil.

Menurut Muzamil, absennya status PKW membatasi ruang pembangunan. Pemerintah pusat kerap menempatkan wilayah non-PKW pada prioritas rendah, terutama untuk infrastruktur strategis.

Selain itu, Muzamil mengusulkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) di Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir. Ia merujuk Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 yang menetapkan desa tersebut sebagai titik dasar Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rangsang.

“RDTR KPN bisa mendorong ekonomi, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan. Kami berharap dukungan teknis dari ATR/BPN,” ujarnya.

Dat Janwarta Ginting memaparkan persoalan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Ia menyebut lebih dari separuh wilayah Meranti masuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang dibatasi pemanfaatannya.

Saat ini, sekitar 209.673,9 hektare atau 57,6 persen wilayah Meranti berstatus PIPPIB. Area Peruntukan Lain (APL) hanya 18.174,07 hektare atau 5,3 persen. Adapun 139.861,63 hektare lainnya tidak dapat dimanfaatkan.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar persoalan ini mendapat solusi,” kata Janwarta.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan kementeriannya tengah mengumpulkan data dan masukan terkait tata ruang Meranti. Ia berjanji mendorong koordinasi lintas kementerian.

“Kita membutuhkan data kuat serta dukungan kepala daerah dan legislator agar pembahasan bisa berjalan,” kata Ossy.

Ossy mengakui kewenangan PIPPIB berada di Kementerian Kehutanan. Meski begitu, ia berkomitmen menjembatani komunikasi antarinstansi.

“Tetap akan diupayakan penyelesaian secara bertahap,” ujarnya.***