Siak-CSIRT Kantongi Register BSSN, Berlaku Tiga Tahun

SIAK (TP) – Tim Tanggap Insiden Siber (Siak-CSIRT) Pemerintah Kabupaten Siak kini resmi terdaftar di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat Tanda Register yang diterima Pemkab Siak berlaku selama tiga tahun dan menjadi bagian dari penguatan keamanan sistem digital pemerintahan daerah.

Register tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak, Rozi Chandra, dari Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi di Aula Dr. Roebiono Kertopati BSSN, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).

Rozi mengatakan, status terdaftar di BSSN menjadi motivasi bagi Pemkab Siak untuk meningkatkan kemampuan tim sekaligus memperkuat sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menerima secara langsung surat tanda register tim tanggap insiden siber untuk tiga tahun ke depan. Ini menjadi motivasi kita untuk memperkuat sistem dan tim tanggap insiden siber di Kabupaten Siak, khususnya Diskominfo Siak,” kata Rozi.

Menurutnya, penguatan Siak-CSIRT telah dilakukan Diskominfo Kabupaten Siak sebagai bagian dari keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah tersebut dinilai penting karena semakin banyak layanan pemerintahan yang bergantung pada sistem digital. Selain menjaga layanan tetap berjalan, tim tanggap insiden siber juga dibutuhkan untuk mendeteksi dan menangani gangguan maupun ancaman terhadap sistem informasi pemerintah.

“Penguatan TTIS menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Siak dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, andal, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tantangan transformasi digital,” ujarnya.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, keamanan siber dan persandian merupakan fondasi dalam transformasi digital nasional. Menurutnya, peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital harus diikuti dengan kemampuan melindungi aset dan sistem dari ancaman siber.

Nugroho mendorong setiap TTIS memperkuat sumber daya manusia dan menerapkan standar keamanan sejak tahap perancangan sistem. Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip security by design, defense in depth, serta resilience by architecture.

“Untuk itu saya mendorong seluruh TTIS untuk melindungi aset melalui penguatan sumber daya manusia dan penerapan standar keamanan, khususnya penerapan prinsip security by design, pelindungan berlapis atau defense in depth, serta resilience by architecture,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, BSSN mengukuhkan 59 Tim Tanggap Insiden Siber dari berbagai sektor. Rinciannya terdiri atas 13 TTIS kementerian dan lembaga, 37 TTIS pemerintah daerah, tujuh TTIS sektor kesehatan, serta dua TTIS sektor pendidikan.***