Polres Bengkalis Usut Dugaan Pemalsuan Stempel Kampus di Kasus Tapal Batas

BENGKALIS (TP) – Penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bengkalis mendalami dugaan pemalsuan stempel perguruan tinggi dalam proyek penetapan batas desa yang bersumber dari Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Desa Bermasa tahun anggaran 2022–2025.

Selain memeriksa keabsahan lembaga yang terlibat, penyidik juga menelusuri dugaan pengalihan dana kegiatan ke rekening pribadi dan penarikan uang secara tunai.

Kanit III Tipikor Polres Bengkalis, Ipda Doni Irawan mengatakan, pihaknya masih berfokus memeriksa aspek mendasar, terutama legalitas lembaga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tapal batas desa tersebut.

Menurut Doni, penyidik tengah memastikan apakah lembaga yang terlibat benar-benar resmi atau terdapat dugaan penyalahgunaan identitas, termasuk penggunaan stempel perguruan tinggi.

“Sekarang kami masih melakukan pemeriksaan hal-hal mendasar, termasuk terkait keabsahan lembaga yang dipakai, apakah benar lembaga resmi atau ada unsur pemalsuan stempel. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut, kami akan sampaikan,” ujar Doni, Senin (19/10/2026).

Dalam proses penyidikan, seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Bengkalis berinisial A telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk dimintai keterangan.

Penyidik juga telah memanggil Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkalis, Rinaldi, sebanyak dua kali. Selain itu, tiga staf di bidang tersebut turut dimintai keterangan.

Sebelumnya, puluhan kepala desa, perangkat desa dan pejabat Dinas PMD juga telah menjalani pemeriksaan terkait kegiatan penetapan batas desa tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan anggaran penetapan batas wilayah desa yang dialokasikan melalui Program Bermasa. Dari alokasi Rp1 miliar per desa setiap tahun, sekitar Rp95 juta disebut diperuntukkan bagi kegiatan penetapan batas wilayah.

Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung koordinasi batas antar-desa, pembuatan pilar batas sementara maupun definitif, serta sosialisasi hukum guna mencegah konflik wilayah.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik mendalami dugaan penyimpangan, termasuk penggunaan identitas lembaga yang belum dipastikan keabsahannya dan dugaan aliran dana ke rekening pribadi.

Ipda Doni juga meminta masyarakat menunggu perkembangan resmi dari kepolisian. Ia menyatakan informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pendalaman menghasilkan perkembangan yang dapat diumumkan kepada publik.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Bengkalis, H. Ismail, mengaku baru mengetahui informasi mengenai pemeriksaan terhadap jajarannya.

Ia menyatakan belum mengetahui secara terperinci persoalan yang sedang ditangani penyidik, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak perguruan tinggi dalam kegiatan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan memverifikasi berbagai dugaan yang muncul. Belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.***